Anies dan Ahok Adu Argumen: Warisan BTP Tidak Pintar vs Itu Pencegah Para Koruptor, Mana yang Benar?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik dana anggaran Lem Aibon menjadi perbincangan publik saat ini.

Dana anggaran Lem Aibon dipertanyakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut sistem digitalnya tidak seperti yang diharapkan. 

Diketahui sistem digital yang digunakan itu adalah program petahana ibu kota sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.  

Atas hal tersebut, Ahok BTP memberi balasan menohok soal pernyataan Anies Baswedan.   

Dikutip dari Tribunnews.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon disebabkan adanya kesalahan sistem digital. 

Adapun biasanya Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system. Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah. “Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, if itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi. Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Atas permasalahan ini kata Anies, pihaknya belum akan membuka atau mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id.

Anies mengaku khawatir jika diunggah dan dilihat publik akan menimbulkan keramaian.

“Justru karena ada masalah masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan, akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020. “Tidak (akan upload), kalau upload-nya itu bersamaan dengan DPRD,” kata Anies.

Anies mengaku dirinya akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini. (Tribunnews.com/Kompas.com)

• Anggaran Lem Aibon Capai Rp 82,8 Miliar, Ini Tanggapan KPK, Menteri Tito Karnavian, Anies Baswedan

Tanggapan Ahok Terkait Pernyataan Anies Baswedan

Pernyataan kesalahan sistem e-budgeting itu akhirnya direspons oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok menilai sistem e-budgeting atau penggaran elektronik justru menjaga transparansi anggaran.

Bahkan masyarakat bisa tahu, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan bisa mengusulkan pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar dan dan pulpen Rp 123 miliar.

“Yang pasti karena e-Budgeting, semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) DKI (untuk apa saja). Bahkan bisa dapatkan data dari pembelian pulpen, lem aibon, sampai UPS (uninterruptible power supply),” ujar Ahok kepada wartawan pada Kamis (31/10/2019).

Menurut dia, saat sistem itu berjalan di kepemimpinannya, e-budgeting beroperasi dengan baik.

Pihak yang melakukan input data itu tidak memiliki niat untuk mark up atau meningkatkan pagu anggaran.

“Apalagi maling, jadi untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata yaitu transparansi dengan sistem yang ada,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ahok enggan menanggapi pertanyaan Anies yang menilai sistem e-Budgeting warisannya tidak smart atau pintar.

Dia berdalih, karena sudah terlalu lama mendekam di Mako Brimob Polda Metro Jaya sehingga dia tidak begitu pintar untuk memahami sistem e-Budgeting.

“Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob. Aku sudah nggak mau komentar,” ungkapnya. (TribunMedan.com)

Melihat tanggapan kedua tokoh DKI Jakarta itu, polemik Lem Aibon adalah permasalahan yang harus diselesaikan untuk kesejahteraan warga ibu kota.

Mencari solusi adalah tanggung jawab pemimpin daerah, semoga masalah bisa cepat selesai dan kondisi kembali aman terkendali untuk seterusnya.

Dan juga melibatkan dukungan dari para jajaran pemerintah yang bertanggung jawab terkait masalah anggaran Lem Aibon di DKI Jakarta.

• PDI-P Geram dengan Sikap Politik Nasdem, Surya Paloh: Kami dan PKS Hangat Bersama, Siap Jadi Oposisi

• Bahas Catatan Presiden, Mahfud MD Adakan Rapat Kemenpolhukam, Prabowo hingga Panglima TNI Tak Hadir

• Pemerintah Teken Kerja Sama dengan Dong Gin Technologies, Bangun Kawasan Industri 700 Ha

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO:

*Artikel ini dikompilasi dari pewartaan Tribun-medan.com dengan judul NasDem Dukung Anies Baswedan Rahasiakan Anggaran Siluman DKI Jakarta yang Disorot PSI, https://medan.tribunnews.com/2019/10/31/nasdem-dukung-anies-baswedan-rahasiakan-anggaran-siluman-dki-jakarta-yang-disorot-psi?page=all. dan Reaksi Ahok Setelah Anies Salahkan Sistem e-Budgeting Terkait Lem Aibon dan Pulpen Ratusan Miliar https://medan.tribunnews.com/2019/10/31/reaksi-ahok-setelah-anies-salahkan-sistem-e-budgeting-terkait-lem-aibon-dan-pulpen-ratusan-miliar?page=all.