Kabinet Jokowi
Netizen Mulai Simpati ke Prabowo, Tolak Pemberian Negara, Tunjukkan Kesetiaan ke Jokowi
Bukan hal mudah dan tanpa perhitungan matang, ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memutuskan membantu sang rival
lihat foto
Pada Kamis 24 Oktober 2019 lalu, Prabowo masih terlihat menggunakan mobil pribadinya saat mengikuti sidang kabinet paripurna perdana dengan topik Arahan Presiden Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta.
Mobil Alphard berwarna putih dengan nomor polisi B 108 PSD yang kerap dipakai Prabowo itu terlihat parkir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mobil Prabowo
Plat nomor berlogo Kementerian Pertahanan dengan nomor "1-00" tampak melekat di mobil Toyota Alphard berwarna putih milik Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat ia melakukan kunjungan kerja ke Mabes TNI Cilangkap pada Rabu (30/10/2019).
Hal itu diketahui dari satu dari beberapa foto berkepsyen "Kunjungan Kerja ke Mabes TNI" yang diunggahnya lewat akun Twitter @prabowo pada Rabu (30/10/2019) pukul 10.56 WIB.
Dalam foto tersebut terlihat foto Prabowo yang berada di depan mobil tersebut tengah menyalami Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Diketahui mobil tersebut bukanlah mobil dinas Menteri melainkan mobil pribadi miliknya.
Hingga saat ini, Tribunnews.com masih mencoba menghubungi Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan RI Brigjen Totok Sugiharto untuk memastikan apakah benar Prabowo memilih menggunakan mobil pribadinya sebagai mobil dinas Menteri Pertahanan RI.
Hingga hari ini Prabowo belum menggunakan mobil dinas menteri yang disediakan negara.
Mobil dinas menteri
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Setya Utama membenarkan bahwa Mobil Toyota Crown 2.5 HV G Executive Hybrid untuk pimpinan MPR, DPR, dan DPD sudah diserahterimakan.
Serah terima mobil itu kepada para pimpinan dewan dilakukan pada Jumat (25/10/2019) pekan lalu.
"Sudah, Jumat sore kemarin," kata Setya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/10/2019).u
Selain untuk para pimpinan dewan, mobil jenis sama juga sudah diserahkan kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Namun, untuk para menteri dan pejabat setingkat menteri, serah terima belum dilakukan karena proses administrasinya belum rampung.
