Kemenpan-RB Hapus Eselon III dan IV

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – BD, seorang pegawai negeri sipil eselon III D di sebuah lembaga pemerintah nonkementerian, menanggapi rencana penghapusan eselonisasi di kementerian dan lembaga pemerintahan. Dia tidak mempermasalahkan jika rencana penghapusan tersebut diberlakukan di lembaganya.

"Mau bagaimana lagi? Jabatan hanya rezeki. Amanah," ujar BD kepada Tribun Network di Jakarta, Rabu (30/10).

• Calon Kapolri dan Istri Terdiam, DPR: Istri Jangan Sampai Bintang Empat Setengah

BD saat ini berstatus kepala sub bagian tata usaha di lembaga tempat dia bekerja. Menurut BD, jika eselonisasi dihilangkan, maka tidak ada orang yang bertanggung jawab atas tata usaha.

"Sejujurnya saya tidak mempermasalahkan hal ini, tapi apakah nanti tanggung jawab administrasi dipegang oleh staf," tanya BD.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan penghapusan jabatan eselon III dan IV bertujuan untuk membangun profesionalisme dalam birokrasi.

Pembangunan profesionalisme yang juga dilakukan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Negara. Tujuan lainnya adalah memangkas birokrasi agar tidak ada hambatan lagi dalam pengambilan keputusan.

"Birokrasi yang hierarkis ini menimbulkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang ingin dipangkas Pak Presiden melalui Kementerian PAN-RB," ujar Tjahjo di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (30/10).

Tjahjo Kumolo mencontohkan hambatan birokrasi yang hierarkis. Menurut dia percepatan untuk mengeluarkan izin, misalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih sangat lamban.

• Habib Rizieq Ditangkap & Harus Tetap di Arab Saudi, Prabowo Diminta Bertindak, Moeldoko: Pulang Saja

BD membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Tjahjo Kumolo. Dia menuturkan alasan mengapa surat-surat penting lama keluar karena surat tersebut harus disampaikan secara berjenjang. Menurut dia bahkan kerap ada surat yang terlawat karena birokrasi yang berjenjang.

Dalam pidatonya saat acara pelantikan sebagai presiden pada 20 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan keberadaan eselon I sampai IV di kementerian dan lembaga terlalu banyak.

Presiden Joko Widodo ingin struktur eselonisasi ini disederhanakan menjadi dua tingkat saja. Sebagai penggantinya adalah jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

Tjahjo mengatakan gagasan Presiden Joko Widodo tersebut mempunyai tujuan yang baik dan dapat menciptakan birokrasi yang sehat. Tjahjo yakin penghapusan eselon III dan IV akan mencegah terjadinya tindakan korupsi. Menurut Tjahjo sejauh ini terdapat 119 pejabat daerah yang terkena kasus jual-beli jabatan.

"Saya yakin jika ini bisa dilakukan, saya kira tidak akan ada lagi pejabat yang (terkena, red) OOT jual-beli jabatan," kata Tjahjo.

Pemangkasan jabatan eselon III dan IV terlebih dulu dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemangkasan eselon ini ditargetkan rampung pada tahun ini.

"Saya mulai dari Kemenpan-RB. Bulan ini eselon III dan IV saya pangkas," ujar Tjahjo.

Dalam pemerintah pusat, eselon III biasanya menjabat sebagai kepala bagian, kepala bidang dan kepala subdirektorat. Eselon IV biasanya memegang jabatan kepala subbagian, kepala subbidang dan kepala seksi.

Tjahjo memastikan penghapusan tingkat di birokrasi ini tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Tjahjo mengatakan pendapatan atau gaji pegawai eselon III dan IV tidak akan berkurang.

"Prinsipnya penghasilan tidak akan kita kurangi dan akan ditata," kata Tjahjo.

• Ingin Gelar Juara Harry Kane? Tinggalkan Tottenham Hotspur, Saran Pundit Sepakbola

Dia berharap langkah ini menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain. Menurut Tjahjo langkah ini harus direalisasikan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. "Target saya eselonisasi itu paling lama satu tahun selesai," kata Tjahjo.

Mantan menteri dalam negeri tersebut mempertaruhkan jabatannya kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi penghapusan eselon. Tjahjo menyatakan siap mundur jika dia tidak mampu menyelesaikan permasalahan eselonisasi.

"Janji saya ke Presiden kalau setengah tahun ini saya tidak mampu, saya mundur," kata Tjahjo.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga berencana memangkas eselonisasi di kementeriannya. Erick Thohir menuturkan saat ini pihaknya sedang mempelajari pemangkasan tersebut dengan sekretaris menteri Kementerian BUMN. Erick Thohir mengaku belum mendapatkan data jumlah pejabat eselon III dan IV di Kementerian BUMN.

"Jumlahnya kecil. Pegawai Kementerian BUMN saja 400 (orang, red) dan untuk eselon III dan IV sedang dipelajari. Belum dapat presentasi dari sekretaris menteri. Seharusnya pekan ini," ujar Erick di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10). (Tribun Network/fid/deo/sen)