Kemenpan-RB Hapus Eselon III dan IV
BD, seorang pegawai negeri sipil eselon III D di sebuah lembaga pemerintah nonkementerian, menanggapi rencana
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – BD, seorang pegawai negeri sipil eselon III D di sebuah lembaga pemerintah nonkementerian, menanggapi rencana penghapusan eselonisasi di kementerian dan lembaga pemerintahan. Dia tidak mempermasalahkan jika rencana penghapusan tersebut diberlakukan di lembaganya.
"Mau bagaimana lagi? Jabatan hanya rezeki. Amanah," ujar BD kepada Tribun Network di Jakarta, Rabu (30/10).
• Calon Kapolri dan Istri Terdiam, DPR: Istri Jangan Sampai Bintang Empat Setengah
BD saat ini berstatus kepala sub bagian tata usaha di lembaga tempat dia bekerja. Menurut BD, jika eselonisasi dihilangkan, maka tidak ada orang yang bertanggung jawab atas tata usaha.
"Sejujurnya saya tidak mempermasalahkan hal ini, tapi apakah nanti tanggung jawab administrasi dipegang oleh staf," tanya BD.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan penghapusan jabatan eselon III dan IV bertujuan untuk membangun profesionalisme dalam birokrasi.
Pembangunan profesionalisme yang juga dilakukan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Negara. Tujuan lainnya adalah memangkas birokrasi agar tidak ada hambatan lagi dalam pengambilan keputusan.
"Birokrasi yang hierarkis ini menimbulkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang ingin dipangkas Pak Presiden melalui Kementerian PAN-RB," ujar Tjahjo di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (30/10).
Tjahjo Kumolo mencontohkan hambatan birokrasi yang hierarkis. Menurut dia percepatan untuk mengeluarkan izin, misalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih sangat lamban.
• Habib Rizieq Ditangkap & Harus Tetap di Arab Saudi, Prabowo Diminta Bertindak, Moeldoko: Pulang Saja
BD membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Tjahjo Kumolo. Dia menuturkan alasan mengapa surat-surat penting lama keluar karena surat tersebut harus disampaikan secara berjenjang. Menurut dia bahkan kerap ada surat yang terlawat karena birokrasi yang berjenjang.
Dalam pidatonya saat acara pelantikan sebagai presiden pada 20 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan keberadaan eselon I sampai IV di kementerian dan lembaga terlalu banyak.
Presiden Joko Widodo ingin struktur eselonisasi ini disederhanakan menjadi dua tingkat saja. Sebagai penggantinya adalah jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.
Tjahjo mengatakan gagasan Presiden Joko Widodo tersebut mempunyai tujuan yang baik dan dapat menciptakan birokrasi yang sehat. Tjahjo yakin penghapusan eselon III dan IV akan mencegah terjadinya tindakan korupsi. Menurut Tjahjo sejauh ini terdapat 119 pejabat daerah yang terkena kasus jual-beli jabatan.
"Saya yakin jika ini bisa dilakukan, saya kira tidak akan ada lagi pejabat yang (terkena, red) OOT jual-beli jabatan," kata Tjahjo.
Pemangkasan jabatan eselon III dan IV terlebih dulu dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemangkasan eselon ini ditargetkan rampung pada tahun ini.
"Saya mulai dari Kemenpan-RB. Bulan ini eselon III dan IV saya pangkas," ujar Tjahjo.
