Hari Dharma Karya Dhika

Hari Dharma Karya Dhika ke-74, Sejarah Singkat Kemekumham, Dipimpin Yasonna Laoly Sejak 2014

Hari ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia merayakan peringatan HUT Hari Dharma Karya Dhika.

Hari Dharma Karya Dhika ke-74, Sejarah Singkat Kemekumham, Dipimpin Yasonna Laoly Sejak 2014
ISTIMEWA/kemenkumham.go.id
kemenkumham. Hari ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia merayakan peringatan HUT Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-74 Tahun 2019. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hari ini Rabu 30 Oktober 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia merayakan peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-74 Tahun 2019.  

Ini sejarah singkat mengenai Kementerian Hukum dan Ham. Dilansir dari kemenkumham.go.id.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly.

Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman.

Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya.

Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D.

Halaman
12
Penulis: Handhika Dawangi
Editor: Handhika Dawangi
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved