Tanggapan Amien Rais soal Kabinet Jokowi dan Bergabungnya Prabowo, Ini Respons Mahfud MD
Kabinet yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo itu perlu diberi waktu untuk merealisasikan cita-cita yang dijanjikan enam bulan hingga satu tahun ke
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabinet Presiden Joko Widodo ( Jokowi) jilid II atau Kabinet Indonesia Maju sudah dilantik dan mulai bekerja.
Namun, hingga kini susunan kabinet masih menuai sorotan. Bahkan beberapa tokoh dianggap kontroversi.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku masih menahan diri untuk melontarkan kritik terhadap
"Jadi sementara ini saya masih menahan diri karena saya harus fair, harus sportif. Berikan dulu waktu untuk konsolidasi dan lain-lain. Kalau ternyata sudah enam bulan 'jebulnya' tidak bisa apa-apa, nanti kita buat perhitungan," kata Amien setelah menjadi pembicara dalam kajian dengan tema "Islam dan Komunis (bahaya laten komunis)" di Masjid Jami' Karangkajen, Yogyakarta, Minggu (27/10/2019) malam.
Menurut Amien, Kabinet Indonesia Maju tidak perlu buru-buru dikritik.
Kabinet yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo itu perlu diberi waktu untuk merealisasikan cita-cita yang dijanjikan enam bulan hingga satu tahun ke depan.
"Jangan belum apa-apa ini (dianggap) kabinet yang tidak profesional, kabinet karut-marut, kabinet yang membuat banyak problem tidak nendang, dan lain-lain," kata dia, seperti dilansir Tribun dari Kompas.com, dengan judul Amien Rais: Kalau 6 Bulan Kabinet Jokowi Tak Bisa Apa-apa, Kita Buat Perhitungan.
Namun, apabila setelah batas waktu tersebut kabinet Jokowi-Ma'ruf tidak kunjung menunjukkan mutu sesuai cita-cita yang dijanjikan, mereka perlu dikritik.
"Kalau jelas tidak bermutu tidak sesuai cita-cita yang dijanjikan, mengapa tidak lantas kita mengambil peran yang lebih nyata lagi supaya dijewer kalau sampai tidak 'deliver'. Tidak 'deliver' artinya tidak melaksanakan janji-janjinya itu," kata Amien.
Sementara itu, terkait masuknya Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju, Amien mengaku tidak merestui juga tidak menentangnya.
"Kalau saya bapaknya Prabowo, saya merestui. Saya enggak merestui, tidak menolak, tidak melawan juga," kata Amien.
Adapun Prabowo kini menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju.
Saya Mau Ketemu Pak Amien Rais Biar Dijewer
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi santai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tersebut.
Mahfud MD justru mengatakan akan menemui mantan Ketua MPR Amien Rais.
"Saya mau ketemu Pak Amien Rais biar dijewer," ucap Mahfud MD, di kantor Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Jl Cik Ditiro No 1 Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Senin (28/10/2019).
Meski mengaku akan menemui Amien Rais, namun Mahfud MD tidak menyampaikan kapan pertemuan tersebut.
Reaksi Golkar
Ketua Bidang Penggalangan Opini dan Media DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat seluruh pihak harus memberikan kesempatan pemerintah bekerja terlebih dulu.
"Saya kira pernyataan Pak Amien Rais sudah tepat. Kita berikan kesempatan kepada Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja. Jangan dulu memberikan penilaian tanpa terlebih dahulu menunjukkan kinerja mereka," ujar Ace, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (28/10/2019).
Ia berharap kritikan yang diarahkan kepada pemerintah di kepemimpinan Jokowi pada periode yang kedua ini bersifat obyektif.
Dia menyatakan, kritik yang obyektif sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan politik dan dialektika demokrasi.
Ace menilai kritikan harus disampaikan kepada seluruh jajaran di Kabinet Indonesia Maju, tak hanya kepada Jokowi saja.
Ia menyebut salah satunya adalah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sudah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan.
"Tentu kritik itu bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi juga disampaikan kepada Pak Prabowo yang sudah ada dalam pemerintahan. Pak Prabowo kan memiliki konsep pertahanan yang seharusnya dapat dijadikan sebagai kebijakan yang menjaga bangsa ini dari berbagai tantangan, terutama persaingan geo-politik antar negara dan kawasan," tandasnya.
Jangan kecewa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat ada pihak yang kecewa setelah susunan Kabinet Indonesia Maju selesai diumumkan ke masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).
Awalnya Jokowi menjelaskan, tidak mudah menyusun jajaran kabinet yang diisi 34 menteri dan 12 wakil menteri.
Orang-orang yang dipilih pun, kata Jokowi, harus menggambarkan Indonesia yang penduduknya beragam, baik dari sisi agama, daerah, suku, maupun yang berkaitan dengan partai dan kalangan profesional.
"Nama yang masuk lebih dari 300 orang, padahal jumlah menteri cuma 34. Oleh sebab itu saya sadar, mungkin yang senang dan gembira karena terwakili dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik," kata Jokowi.
"Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Pasti kecewa, artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang, saya mohon maaf, tidak bisa mengakomodir semuanya," sambung Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta pihak-pihak yang kecewa untuk memakluminya karena ruang untuk menentukan orang di kabinet hanya 34 orang.
"Itulah demokrasi, ada yang menang dan kalah dalam pemilihan. Ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih, kan memang melalui sistem seleksi," ujar Jokowi.
Jokowi menyakini, meski ada yang kecewa tetapi orang Indonesia lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi.
"Perbedaan pendapat itu wajar, perbedaan pilihan juga wajar. Tapi kesatuan, persatuan adalah segala-galanya buat kita," ucapnya.
Inilah nama-nama menteri di Kabinet Kerja Jilid 2 Jokowi:
1. Mahfud MD - Menko Polhukam
2. Airlangga Hartato - Menko Perekonomian
3. Muhadjir Effendy - Menko PMK
4. Luhut Binsar - Menko Kemaritiman dan Investasi
Menteri-menteri:
5. Prabowo Subianto - Menteri Pertahanan
6. Pratikno - Menteri Sekretaris Negara
7. Tito Karnavian - Menteri Dalam Negeri
8. Retno LP Marsudi - Menteri Luar Negeri
9. Jenderal (purn) Fachrul Razi - Menteri Agama
10. Yasonna H Laoly - Menteri Hukum dan HAM
11. Sri Mulyani - Menteri Keuangan
12. Nadiem Makarim - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
13. dr. Terawan - Menteri Kesehatan
14. Juliari P Batubara - Menteri Sosial
15. Ida Fauziah - Menteri Tenaga Kerja
16. Agus Gumiwang K - Menteri Perindustrian
17. Agus Suparwanto - Menteri Perdagangan
18. Arifin Tasrif - Menteri ESDM
19. Basuki Hadimuljono - Menteri PUPR
20. Budi Karya Sumadi - Menteri Perhubungan
21. Jhonny G Plate - Menteri Komunikasi dan Informatika
22. Syahrul Yasin Limpo - Menteri Pertanian
23. Siti Nurbaya Bakar - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
24. Edhy Prabowo - Menteri Kelautan dan Perikanan
25. Abdul Halim Iskandar - Menteri Desa
26. Sofyan Djalil - Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik
27. Suharso Monoarfa - Kepala Bapenas
28. Tjahjo Kumolo - Menteri PAN-RB
29. Erick Thohir - Menteri BUMN
30. Teten Masduki - Menteri Koperasi dan UMKM
31. Wishnutama - Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif
32. Gusti Ayu Bintang Darmavati - Menteri PPA
32. Bambang Brojonegoro - Menteri Riset
33. Zainudin Amali - Menteri Pemuda dan Olahraga
34. Moeldoko- Kepala Staf Kepresidenan Indonesia
36. Pramono Anung - Sekretaris Kabinet
37. Bahlil Dahalia - Kepala BKPM
38. St Burhanuddin - Jaksa Agung
