Jika Tak Dapat Jatah Menteri, Sikap Partai Gerindra untuk Pemerintahan Jokowi akan Seperti Ini

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jika Tak Dapat Jatah Menteri, Sikap Partai Gerindra untuk Pemerintahan Jokowi akan Seperti Ini

Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya peluang masuk dalam kabinet pemerintahan mendatang kepada Presiden Joko Widodo.

Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Edhy mengatakan, partainya akan menghormati apapun keputusan Presiden Jokowi.

"Kita semua tahu itu hak prerogratif Presiden. Kita semua juga tahu, kita (Gerindra) adalah partai pendukung yang bukan pendukung beliau saat Pilpres. Kita juga tahu diri," kata Edhy Prabowo ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019) malam, dikutip dari Antara.

Dia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada panggilan dari Istana terkait menteri.

Di satu sisi Edhi menekankan, jika Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi menteri dari Jokowi, pihaknya tetap bersikap kritis membangun, menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dia menegaskan yang terpenting bagi Gerindra saat ini adalah harus bersemangat dalam menyongsong hidup lima tahun ke depan.

• Sosok 16 Menteri Akan Masuk Kabinet Jokowi- Maruf, Termasuk Prabowo?

• Catat, 13 Tokoh Kawanua Pernah Jadi Menteri, Siapa Saja Mereka, Berikut Daftarnya

• Kang Yoto Tak Tahu Namanya Diusulkan Jadi Menteri, Said Aqil Siroj Mengaku Tak Ada Bakat

Mengenai kesiapan jika dibutuhkan menjadi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf, Edhy mengatakan bahwa dirinya dilatih dan diajarkan Prabowo untuk siap dalam kondisi apapun.

"Alhamdulillah sudah dua periode (DPR) dilewati, ini periode ketiga. Lima tahun jadi Ketua Komisi IV dengan kekurangan namun beberapa hal juga berhasil dilakukan, alhamdulillah lulus tanpa gangguan," kata Edhy.

Menguat, Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Parpol Dapat Jatah 16 Menteri, Wamen Bertambah

Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) sudah dilantik beberapa saat lalu, Minggu (20/10/2019).

Besok, Senin (21/10/2019), Presiden Jokowi berencana memperkenalkan para calon menteri Kabinet Kerja Jilid II.

Di antara beberapa nama yang banyak disebut sebagai kandidat menteri, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, semakin santer disebut bakal masuk kabinet.

Nama Prabowo melambung setelah partai yang dipimpinnya mendapat jatah satu kementerian.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tidak bersedia menjawab secara gamblang mengenai kemungkinan tersebut.

"Nanti kita lihat saja," kata Fadli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, saat menghadiri acara pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI.

• Prabowo Sedikit Tersungging, Sandi Tersenyum dengar Pantun Ketua MPR di Pelantikan Jokowi-Maruf

• Ahok Datang ke Pelantikan Presiden Bukan Diundang DPR, Ini Alasannya Ia Duduk dengan Keluarga Jokowi

• Mikrofon yang Dipakai Ketua MPR Saat Pimpin Pelantikan Ternyata Buatan Tangan Adik Penyanyi Ini

Beberapa waktu lalu, Fadli Zon menceritakan bahwa Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln memberikan jabatan pada lawan politiknya, yakni William Seward

Terkait cerita yang dikemukakannya itu, Fadli menyampaikan bahwa itu merupakan perumpamaan.

"Itu perumpamaan, yaitu di dalam politik ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional," ungkapnya.

Menurut Fadli, kadang kadang kita harus mengorbankan kepentingan kelompok atau kepentingan partai. "Untuk kepentingan yang lebih besar, itu maknanya," ungkap Fadli.

Mantan Wakil Ketua DPR itu menambahkan, jabatan menteri merupakan hak presiden terpilih Jokowi.

Karenanya, apakah Partai Gerindra akan mendapatkan kursi menteri atau tidak, sepenuhnya prerogatif Jokowi.

"Saya kira kalau soal kementerian itu kan urusan Presiden, jadi saya kira menteri itu kan pembantunya Presiden. Jadi kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk kabinet," kata Fadli.

Dalam menentukan posisi Partai Gerindra sebagai koalisi atau mitra kritis, Fadli menegaskan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.

Ditanya soal peluang dirinya menjadi menteri, Fadli Zon mengatakan wacana itu hanya isu. "Halah, itu isu isu," ujar Fadli.

Terkait isu yang menyebut Gerindra merelakan tidak menjabat ketua komisi di DPR karena sudah memperoleh jabatan di pemerintahan, Fadli juga menampiknya.

"Presidennya baru dilantik hari ini, kita belum tahu apa apa," ujarnya.

Sekira 16 dari parpol

Presiden Jokowi menyebut ada sekitar 16 orang dari partai politik akan menduduki posisi menteri.

"Ya kurang lebih (16 orang dari parpol), saya belum hitung tapi kurang lebih," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, sebelum pelantikan.

Jokowi kerap menyebut komposisi menteri dari unsur partai sekira 45 persen dan kalangan profesional sebanyak 55 persen.

"Menteri lama banyak, tapi yang baru lebih banyak," ujar Jokowi.

Ia mengatakan, ada beberapa menteri lama yang dipertahankan untuk melanjutkan kerja pada periode selanjutnya.

Ia menambahkan, setelah para calon menteri itu diperkenalkan kepada publik pada Senin, selanjutnya mereka segera dilantik.

Perkenalan para calon menteri kabinet itu perlu dilakukan segera, karena Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin akan berangkat ke Jepang untuk hadir dalam acara penobatan Kaisar Jepang.

Jokowi menegaskan, susunan kabinetnya telah rampung dan ia meminta semua pihak untuk bersabar.

Presiden menyebut jumlah menteri yang akan membantunya tetap yaitu 34 orang.

Terkait nomenklatur (penamaan) kementerian yang baru, Presiden enggan menyampaikan bocorannya.

Sedangkan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengungkapkan bakal ada perubahan nomenklatur kementerian.

Menurut Ngabalin, Jokowi telah menerima sejumlah masukan dari beberapa pihak sehingga bakal ada sejumlah nomenklatur kementerian yang diubah.

"Ada beberapa nomenklatur yang diubah oleh Bapak Presiden, karena dalam beberapa statemen statemennya Presiden menyebut telah menerima saran dan masukan," ujar Ngabalin di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Minggu.

Ngabalin juga menambahkan, pos jabatan wakil menteri juga bakal bertambah.

Menurutnya, ada beberapa kementerian yang membutuhkan wakil menteri untuk melakukan tugas teknis.

"Iya, karena ada beberapa kementerian dan lembaga dalam kerja teknis harus dilakukan oleh wakil menteri. Periode kedua ini akan lebih komplet," ujarnya.

Ngabalin menyebut posisi wakil menteri bisa saja diisi dari kalangan partai politik yang sudah mendukung Jokowi.

Meski begitu, Ngabali menyebut, Jokowi lebih mengedepankan sosok yang kompeten untuk mengisi pos wakil menteri.

"Presiden menekankan faktor kompetensi (kemampuan). Terpenting (menteri/wakil menteri) itu mempunyai keberanian untuk menyampaikan ke publik apa yang sudah dikerjakan," katanya. (tribunnetwork/sen/fik/fah)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Soal Peluang Jadi Menteri Jokowi, Gerindra: Kami Tahu Diri