Bawaslu Manado Tolak Anggaran Pengawasan Rp 10 Miliar, Ini Alasannya

TRIBUNMANADO. CO. ID - Bawaslu Manado belum sepakat soal angka dana pengawasan Pilkada 2020 dengan Pemkot Manado.

Bawaslu Manado mengajukan usulan anggaran Rp 25 miliar, tapi setelah negosiasi anggaran itu menyusut.

Taufik Bilfaqih, Komisioner Bawaslu Manado mengatakan, pihaknya mengendur dan bertahan di angka Rp 17 miliar.

• Dokter Gerebek Perwira Polisi dan Wanita Lain, Daniel: Istri Saya Mengaku Informan Polisi & KPK

Belakangan, angka yang disodori tinggal Rp 10 miliar.

"Bawaslu mundur dan tak akan menandatangani NPHD," kata dia kepada tribunmanado. co. id, Rabu (16/10/2019).

Bawaslu sudah mempertimbangan anggaran dan meminimalisir turun hingga Rp 17 M miliar itu pun sudah memangkas kegiatan.

Bawaslu bukan tanpa dasar menyusun anggaran karena memang sesuai keburuhan, bahkan siap mempresentasikan item per item anggaran yang akan digunakan.

Rp 17 miliar akan banyak habis membayar honor adhock semisal Panwaslu hingga ke pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

"Manado kemungkinan akan ada 900-1000 tps, jumlah cukup banyak kecamatan dan jumlah penduduknya besar, " ungkap dia.

Ia mengatakan, Manado itu ibu kota provinsi, membandingkan anggaran Kabupaten/Kota lain malah dapat lebih sedikit.

Misalnya Bawaslu Minut dapat Rp 15 Miliar, Bawaslu Minsel Rp 17.5 Miliar, kemudian Bawaslu Bitung Rp 11,5 miliar

"Kita serahkan saja ke Pemprov Sulut dan Mendagri, kita akan laporkan ke Bawaslu Provinsi dan RI," ungkap dia. (ryo)

• 10 Sisi Selam Dunia Hiburan Korea, Bikin Artis Rentan Depresi, Budak Kontrak Kerja Hingga Pelecehan

• Gadis Remaja 15 dan 14 Tahun Disuntik di Perkebunan, Begini Kronologinya

Subscribe YouTube Channel Tribun Manado :