Banyak Pesaing Olly di Menteri BUMN: PDIP Ingin Kuasai 45 Persen Kabinet

Terkait persiapan pelantikannya pada 20 Oktober 2019, dia mengaku tidak mempersiapkan diri secara khusus. "Pelantikan persiapannya, persiapan dilantik saja," tuturnya.

Sementara itu, publik diminta untuk tidak berspekulasi terkait komposisi kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden (wapres) terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). Publik diharapkan menunggu pengumuman kabinet secara langsung oleh Jokowi.

“Sebaiknya masyarakat tidak usah berspekulasi. Tunggu saja saatnya nanti,” tegas Staf Khusus Bidang Komunikasi, Adita Irawati melalui pesan singkat, Minggu (13/10/2019). Adita meminta agar spekulasi tersebut dihindari terkait informasi di media sosial mengenai nama-nama anggota kabinet mendatang.

Adita menyatakan, pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. “Penetapan menteri itu hak prerogatif Presiden. Daftar nama yang beredar saat ini tidak jelas juga sumbernya,” demikian Adita.

Adita menambahkan, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa pengumuman kabinet akan dilakukan setelah pelantikan. “Seperti yang pernah disampaikan Presiden, beliau mengatakan akan mengumumkan nama-nama menteri segera setelah pelantikan Presiden dan Wapres,” ucap Adita.

Nama-nama figur yang akan menempati 34 pos kementerian ditambah jaksa agung dan sekretaris kabinet beredar di Whatsapp. Sebanyak 12 lembar pesan itu ditujukan kepada ketua umum partai KIK dan ketua tim sukses Jokowi-Ma'ruf.

Setiap posisi menteri, terdapat dua sampai tiga nama tokoh. Latar belakang atau profil biodata para calon menteri pun ditulis dengan lengkap. Di bagian penutup surat tercantum tanda tangan dan nama orang yang disebut sebagai Staf Ahli Jokowi Bidang Komunikasi, Ahmad Nasrullah Al Fathir.

Adita menegaskan, Presiden Jokowi tidak mempunyai staf khusus bernama sebagaimana dimaksud. “Tidak ada (staf ahli atas nama Ahmad Nasrullah Al Fathir), makanya saya bilang sumbernya tidak jelas,” tegas Adita.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden akan mengumumkan jajaran menteri Kabinet Kerja jilid II, setelah dilantik pada 20 Oktober 2019. “Bisa (disampaikan) setelah itu (pelantikan). Bisa juga diumumkan di Istana, bisa juga diumumkan di luar Istana,” kata Moeldoko. 

Kinerja Rini Kinclong

Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting mengatakan, ada sejumlah menteri yang layak dipertahankan pada kabinet kerja jilid 2. Pak Jokowi perlu dibantu oleh menteri yang visioner tidak hanya berkatakter eksekutor. Namun dia mengakui ada sejumlah menteri yang menunjukan kinerja yang kinclong.

Kedelapan menteri yang harus dipertahankan itu antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki HadiMoeljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Harus diakui Menteri BUMN Rini Soemarno menunjukkan kinerja yang kinclong. Dia berhasil membentuk holding BUMN dan melalui Inalum mencaplok Freeport. Sederet menteri juga mendapat apresiasi yang positif, yakni Sri Mulyani, Pratikno, Airlangga Hartarto, Basuki Hadimoeljono, Pramono Anung dan Moeldoko. Sedangkan untuk Moeldoko harus didampingi PR (pekerjaan rumah) yang good.

Jokowi lebih selektif memilih pembantunya terutama untuk tidak memilih menteri dan jaksa agung yang menangani penegakan hukum dari partai politik. Ini untuk menegakan supremasi hukum yang bebas intervensi.

Jokowi tidak lagi memilih menteri yamg populer di media sosial namun tidak punya prestasi serta memberikan kesempatan dari kalangan milenial yang tentunya kapabel sebagai menteri. Tapi ini hanya usulan, semua terserah Jokowi. (Tribun/dtc/spc/cnbc/kps)