Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Korupsi

Menkeu Sebut Para Koruptor BUMN Merusak Nama Baik yang Jujur: Itu Uang Rakyat, Pengkhianat

Menkeu Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dirinya begitu menyayangkan banyaknya pejabat BUMN yang ditangkap KPK.

Editor: Frandi Piring
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjerat direktur utama Badan Usaha Milik Negara sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi.

Kali ini, KPK menetapkan Dirut PT Industri Telekomunikasi Indonesia Darman Mappanggara sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait proyek baggage handling system di PT Angkasa Pura Propertindo yang dikerjakan PT INTI.

"Setelah menemukan bukti pemulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan baru dengan tersangka DMP (Darman), Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (2/10/2019), sebagaimana dilansir Kompas.com.

Febri menyampaikan, Darman diduga memberi suap senilai Rp 1 miliar kepada Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam (AYA) terkait sejumlah proyek di PT Angkasa Pura Propertindo termasuk proyek baggage-handling system di enam bandara.

Sementara itu, Menkeu Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dirinya begitu menyayangkan banyaknya pejabat BUMN yang ditangkap KPK.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani (AFP)

Menkeu mengatakan, banyak BUMN selama ini memperoleh suntikan APBN lewat penyertaan modal negara (PMN).

Dengan PMN yang besar, setiap BUMN seharusnya memperbaiki tata kelola perusahaan.

"Bukannya makin tergoda ya terhadap apa yang mereka lihat sebagai suatu aset atau kekayaan atau kekuasaan, itu bukan uang kita itu uang rakyat," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Baca: Pensiun dari DPD RI, Putra Daerah Ini Berpeluang Menteri

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa tindakan itu merupakan pencemaran bagi mereka yang bekerja dengan jujur.

"Ini kan merupakan suatu reputasi yang berat. Buat mereka yang jujur, mereka yang komit, itu merupakan sesuatu pengkhianat," tambahnya.

Baca: Menerawang Kabinet Baru Jokowi-Maruf: PDIP Mendominasi, 1 Kepala Daerah Duduki Kursi Menteri, Siapa?

Diketahui dalam sepekan terakhir, dua direksi perusahaan BUMN ditetapkan tersangka oleh KPK.

Pertama, Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda sebagai tersangka dugaan suap impor ikan di perusahaan pelat merah tersebut.

Kedua, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka dugaan suap terkait proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo, anak usaha PT Angkasa Pura II (PT AP II).

Lain lagi dengan menteri BUMN, Rini Soemarno mengaku telah melakukan upaya agar direksi perusahaan pelat merah tidak melakukan praktik korupsi maupun suap.

Ketua Tim Transisi Rini Soemarno seusai bertemu dengan pimpinan KPK, Jumat (26/9/2014), di Gedung KPK, Jakarta.
Ketua Tim Transisi Rini Soemarno seusai bertemu dengan pimpinan KPK, Jumat (26/9/2014), di Gedung KPK, Jakarta. (KOMPAS.com/ICHA RASTIK)

Menurutnya, dirinya telah mengeluarkan Keputusan Menteri sebagai panduan kepada direksi BUMN agar bekerja secara transparan dan benar dalam menjalankan tugasnya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved