Massa Buruh dan Wakapolda Joget Bersama

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Gedung DPR RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10), kembali menjadi sasaran unjuk rasa. Kemarin, giliran kelompok buruh dengan jumlah ribuan orang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI, komplek Parlemen.

Namun, unjuk rasa massa kali ini berlangsung dengan aman dan tertib. Bahkan, unjuk rasa massa diakhir dengan joget bersama massa buruh dan aparat kepolisian dengan alunan musik.

Massa buruh yang berunjuk rasa di depan komplek Parlemen di Jakarta pada Rabu kemarin, tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Usai menyuarakan tuntutan selama sekitar tiga jam, sebagian massa berbaur dengan ratusan polisi yang berjaga.

Baca: Larang Menteri Ambil Putusan Strategis: Ini Bocoran Kabinet Jokowi

Para buruh dan polisi berfoto bersama. Mereka juga berjoget sambil mendengar lagu daerah. Bahkan, Wakil Kapolda Metro Jaya, Brigjen Wahyu Hadiningrat, berbaur dengan massa dan larut ikut bergoyang.

Saat lagu yang diputar selesai, mereka menghela kecewa dan minta agar musik diputar kembali. "Yah, mainkan lagi dong," teriak salah satu polisi kepada supir di mobil orator.

Aksi joget bersama tak berlangsung lama. Setelah 20 menit, baik massa buruh maupun polisi membubarkan diri. Massa buruh berjalan menuju kendaraan mereka. Sementara itu, pihak kepolisian yang terdiri dari Brimob dan Sabhara kembali berjaga di sekitar komplek DPR/DPD/MPR RI.

Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa serupa juga dilakukan massa buruh di 10 kota besar lainnya di Indonesia. Bahkan, unjuk rasa massa buruh di depan Gedung DPRD Jawa Tengah diakhiri dengan salaman dan joget bersama ala Tiktok diiringi lagu "Entah Apa yang Merasukimu".

Lagu itu sendiri merupakan penggalan dari lagu berjudul Salah Apa Aku yang dipopulerkan band asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ILIR7.

Sejumlah polwan dan anggota Brimob bersama para buruh bergoyang ke kanan dan ke kiri mengikuti panduan peserta aksi di atas mobil komando.

Pengamat Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, mengapreasi unjuk rasa massa buruh yang berakhir dengan damai, termasuk joget bersama di antara kedua pihak.

 "Demonstrasi kalau sudah ada komunikasi yang baik antara demonstran dan pemangku kebijakan, pasti jauh dari anarkis. Karena kedua belah pihak sama-sama ingin titik temu dari kepentingan masing-masing, bukannya ekspresi kekerasan yang akhirnya merugikan semua pihak," ujar Ari.

Pemandangan itu berbeda dengan unjuk rasa kelompok mahasiswa,pelajar dan elemen masyarakat lainnya di sekitar Gedung DPR beberapa hari terakhir, yang kerap berakhir dengan kericuhan dan tindakan anarkis.

Baca: Surya Paloh Tertawa Tanggapi Sikap Megawati

Menurutnya, seharusnya unjuk rasa mahasiswa dan pelajar tidak anarkis, bahkan bisa lebih damai dari demo yang dilakukan oleh buruh.

Ia menilai tak heran apabila banyak muncul dugaan di masyarakat bahwa aksi-aksi anarkistis yang terjadi bersamaan unjuk rasa kelompok mahasiswa telah ditunggangi kelompok tertentu. "Apalagi kerusakan dan gangguan keamanan yang ditimbulkan sudah membuat jengkel banyak orang," ujarnya.

Dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta kemarin, massa buruh dari KSPI menyuarakan tiga tuntutan. Yakni, menolak revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan dan menagih janji Presiden Joko Widodo merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selain itu, massa yang terdiri dari tenaga honorer juga mendesak pengangkatan menjadi PNS. Massa buruh menuntut setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan.

Semula, para pengunjuk rasa dari kelompok buruh ini berharap dapat bertemu dengan lima pimpinan DPR RI yang baru terpilih, khususnya Ketua DPR RI yang baru Puan Maharani, untuk menyampaikan aspirasi. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena sejumlah agenda penting tengah berlangsung di dalam komplek Parlemen, di antaranya pemilihan pimpinan MPR RI.

Ribuan massa buruh tersebut hanya bisa menyuarakan aspirasinya dengan pengeras suara dari mobil komando serta melalui sejumlah poster dan spanduk yang dibawa.

Banyaknya buruh yang berunjuk rasa membuat Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi ke Slipi tidak bisa dilalui kendaraan. Dan sejak pagi, pihak kepolisian telah melakukan pengalihan arus lalu lintas kendaraan untuk menghindari terjadinya kemacetan.

Pihak kepolisian memasang barikade berupa barrier beton di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan restauran Pulau Dua Senayan atau berjarak sekitar 500 meter dari gerbang utama komplek Parlemen. Alhasil, ribuan pengunjuk rasa dari buruh itu hanya bisa berunjuk rasa di titik tersebut.

Ada sebanyak 1.600 personel anggota Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa dari kelompok buruh ke Gedung DPR ini. Sebelumnya, melalui surat pemberitahuan ke kepolisian, pengunjuk rasa menyampaikan rencana unjuk rasa buruh KSPI akan diikuti sekitar 30 ribu orang di depan komplek Parlemen. Dan pihak Polda Metro Jaya menyiagakan 6.000 personel gabungan Polri dan TNI untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

Pihak kepolisian mulai melakukan penyekatan jalan dengan barrier beton beberapa ratus meter dari gerbang utama komplek Parlemen, setelah gelombang unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya kerap berakhir dengan ricuh dan tindakan anarkis.

Baca: Jokowi dan Parpol Pendukung Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK

Unjuk rasa dalam dua pekan terakhir di sekitar komplek Parlemen kerap diwarnai bentrok antara petugas kepolisian dan pengunjuk rasa. Lemparan batu dan pecah belah dari pengunjuk rasa berbalas tembakan gas air mata dan water cannon dari petugas kepolisan kerap terjadi di pengujung unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa tersebut mengkibatkan korban luka-luka, baik dari pihak kepolisian maupun pengunjuk rasa. Sejumlah pos polisi, gerbang tol, lebih dari lima mobil dan sepeda motor juga hangus dibakar oleh massa perusuh.

Bentrok polisi dan para perusuh yang berlangsung di beberapa titik di sekitar komplek Parlemen hingga dini hari juga mengakibatkan arus kendaraan di beberapa jalan utama, termasuk tol dalam kota, menjadi lumpuh.

Gelombang unjuk rasa dalam jumlah besar menyasar Gedung DPR RI terjadi setelah DPR mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komsii Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diikuti upaya para anggota Dewan mengesahkan sejumlah Rancangan Undang-udang (RUU) lainnya, termasuk Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Peringatan Kode Merah

Massa saat penyampaian tuntutannya juga memberikan peringatakan kepada DPR dan pemerintah. Mereka menyatakan akan datang kembali melakukan unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi.

"Aksi kita aksi damai masih kode hijau, kalau DPR masih kekeuh merevisi uu 13 tahun 2003 dan naikkan iuran BPJS  baru kita naikkan kode merah," kata salah satu orator yang bersama presiden KSPI, Said Iqbal, dari atas mobil komando.

Menurutnya, aksi ini merupakan himbauan kepada para anggota parlemen baru terkait masukan buruh untuk produk legislasi yang tengah dibahas. Apalagi, pimpinan lembaga legislator yang baru telah dilantik, kemarin.

"Kami beri masukan karena pimpinan DPR baru dilantik. Oleh karena itu, ritme turun dan aksi kami damai. Ke depan belum tentu aksi kami aksi damai," ujarnya dengan pengeras suara.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut semula pihaknya berencana menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Namun, rencana itu dibatalkan demi menjaga unjuk rasa tetap kondusif.

Ia memastikan tidak akan ada unjuk rasa lanjutan jika tuntutan massa buruh dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR. "Tidak akan ada aksi lanjutan untuk hari ini. Kami akan menunggu sampai hari pelantikan Presiden. Kalau tuntutan kami tidak dikabulkan, maka ada aksi lanjutnan," ujarnya.

Said meyakini pemerintah dan DPR mengabulkan tiga tuntutan massa buruh. "Saya percaya akan ada upaya-upaya dari pemerintah secara sungguh-sungguh. Joko Widodo juga seorang pendengar yang baik," kata dia.

Diketahui, KSPI di bawah kepemimpinan Said Iqbal menjadi salah satu pendukung capres Prabowo Subianto menghadapi Joko Widodo, selama dua kali Pemilihan Presiden, yakni pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Namun, Jokowi memenangi perolehan suara pada dua kali pilpres tersebut. (tribun network/igman/coz)