Aksi Demo
Tanggapan Aa Gym soal Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI: DT tak Ikut Kegiatan Seperti iIu
Diketahui nama Mujahid 212 Selamatkan NKRI merupakan nama pengganti dari Parade Tauhid Indonesia.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemimpin Pondok Pesantren Daarut Tauhid Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym memberikan tanggapan mengenai aksi massa bertajuk Mujahid 212 Selamatkan NKRI di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (28/9/2019).
Diketahui nama Mujahid 212 Selamatkan NKRI merupakan nama pengganti dari Parade Tauhid Indonesia.
Aa Gym mengatakan bahwa jemaahnya tidak akan ikut aksi tersebut.
Bahkan, ia mengaku tidak mengetahui tentang adanya acara tersebut.
"Aa belum tau berita itu Dan DT (Daarut Tauhid) tak ikut kegiatan seperti itu," kata Aa Gym, dikutip Tribunnews dari Tribun Jabar.
Ia menegaskan, pihaknya saat ini hanya akan fokus pada pesantren.
Sebelumnya, Daarut Tauhid telah beberapa kali mengikuti sejumlah kegiatan serupa di Jakarta, seperti aksi 411 dan 212 yang bertajuk keagamaan dan diikuti oleh banyak umat Islam.
Namun, keikutsertaan DT pada kegiatan tersebut berkontribusi untuk 'bebersih' atau membersihkan lingkungan acara.
Aa Gym mengatakan, setiap kegiatan yang diikuti oleh jemaah pesantrennya tergantung keperluan atau tujuannya.
"Sementara ini kami lebih fokus berusaha memberi manfaat untuk sekitar pesantren saja," ucapnya.
Tanggapan MUI Jabar
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat mengimbau warga Jabar untuk tidak turut serta melakukan aksi 28 September 2019 di Jakarta.
"Kami mendapat kabar akan adanya gerakan Mujahid 212 yang akan berlangsung di wilayah Jakarta pada 28 September 2019 nanti. Kegiatan ini dilakukan dan dikoordinir oleh kelompok tertentu, dengan mengajak para ustaz, ulama, habib dan aktivitas keagamaan lainnya," ujar Ketua Umum MUI Jabar Prof. Dr. KH. Rachmat Syafe'i, dalam konferensi pers di Kantor MUI Jabar, Kota Bandung, Kamis (26/9/2019).
Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Jabar, untuk tidak menghadiri gerakan yang terindikasi akan menodai agama serta dianggap berpotensi memecah-belah bangsa.
"Gerakan tersebut merupakan gerakan politisasi agama. Kami sebagai khadimul ummah dengan tegas menolak dan imbau agar tidak usah menghadiri ajakan tersebut," kata Rachmat.