Wakil Gubernur Ini Salut dengan Aksi Mahasiswa Tolak RKUHP

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluas hingga ke sejumlah daerah. Ribuan mahasiswa Sulawesi Utara turun ke jalan, Rabu (25/9/2019). Mereka terkonsentrasi di DPRD Sulut Kota Manado, DPRD Minahasa di Tondano dan DPRD Kotamobagu.

Baca: Siswa Teriak Minta Ampun di DPR

Unjuk rasa di DPRD Sulut di Kelurahan Kairagi sempat memanas. Massa mahasiswa di jalan depan Kantor DPRD mencoba menerobos pintu gerbang utama yang dijaga aparat kepolisian.

Mereka ingin menyalurkan aspirasi di dalam Kantor DPRD, tapi aparat tak menghendaki. Aksi bentrok diawali dengan bakar ban bekas di depan pintu gerbang Gedung Cengkih. Protes itu kemudian dijawab, sejumlah anggota DPRD Sulut yang menemui demonstran di jalan. Victor Mailangkay, Amir Liputo, Andi Silangen, Yusra Aalhabsy, Sandra Rondonuwu, Ivan Lumetut, Braien Waworuntu dan Melky Pangemanan menemui massa.

Komunikasi sempat terjalin, legislator diberondong cercaan dan teriakan. Para wakil rakyat itu kemudian diskusi dengan cara duduk di jalan raya. Tapi aksi jadi memanas ketika mahasiswa berhasil merobohkan pintu gerbang yang terbuat dari besi. Polisi merespons dengan menembakan gas air mata. Disusul lemparan batu dari kerumunan pendemo.

Gas air mata efektif membubarkan massa. Pendemo berpencar menghindari asap gas air mata. Sejumlah mahasiswa sampai terkapar tak tahan efek gas tersebut. Selanjutnya pendemo kembali merangsek maju ke gerbang tapi masih saja diberondong tembakan gas air mata. Setelah jeda sejenak, polisi akhirnya mengizinkan massa masuk ke halaman Kantor DPRD Sulut.

Di depan gerbang, api masih berkobar kemudian dipadamkan oleh mobil watter canon. Aksi massa pun kembali berlanjur dengan orasi.

Sedikitnya ada 9 tuntutan disuarakan mahasiswa. Mereka menolak RKUHP, RUU Pertanahan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pencabutan subsidi listrik, tuntaskan pelanggaran HAM, cabut UU KPK hasil revisi, stop deforestasi hutan, stop libatkan militer dalam konflik agraria dan hentikan pendekatan militer di Papua.

Baca: 50 Mahasiswa Hilang usai Demo di DPR: BEM UIN Jakarta Beminta Bantuan LBH

Sembilan poin ini dituangkan di atas kertas kemudian diteken oleh 6 anggota DPRD Sulut, Victor Mailangkay, Andi Silangen, Amir Liputo, Melky Pangemanan, Fabian Kaloh dan Yusra Alhabsyi. Rencananya 9 poin tuntutan ini akan dibawa ke pusat. Silangen memberi apresiasi atas aspirasi diajukan para mahasiswa. "Setiap warga negara punya hak untuk menyuarakan aspirasi baik lewat tulisan, penyataan langsung, tapi harus secara beretika dan bertangung jawab," kata Legislator PDIP ini.

"Tugas kita sebagai dewan, menerima aspirasi menampung, menindaklanjuti sesuai undang-undang berlaku, " kata dia. Ada kesepakatan tuntutan ini akan dibawa ke pemerintah pusat dan DPR RI.

Yusra dari Fraksi Nyiur Melambai menyampaikan, terima masih kepada para mahasiswa. "Ke depan benahi bersama, penyampaian aspirasi jauh dari tindakan anarkis, evaluasi juga dari mana asal masalah, pendemo atau penanganannya," ujar politisi PKB ini. Yusra juga menyampaikan terima kasih kepada aparat kepolisian dan Pol PP.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengapresiasi aksi mahasiswa. "Salut kepada mahasiswa yang punya simpati dan empati kepada rakyat, lebih salut lagi kalau tidak anarkis," kata mantan Ketua DPRD Sulut ini.
Steven memekik seruan perjuangan. "Hidup mahasiswa" ujarnya sembari mengepal tangan.

Andre M, demonstran meminta DPRD Provinsi agar bersikap tegas dan adil dalam menjalankan mandat dengan kebijakan. Fadly Ibrahim, seorang koordinator demonstran mengatakan, mahasiswa yang turun ke jalan berasal dari semua kampus di Sulut.

Kapolres Manado Kombes Pol Benny Bawansel mencoba mendekati mahasiswa untuk mengarakan mahasiswa dalam melakukan aksi demo dengan teratur. Personel polisi masih berada di pinggir titik kumpul mahasiswa.

Kapolres Manado Benny Bawensel bersama personel polisi langsung turun menghampiri mahasiswa. Ia memantau aksi yang dilakukan para mahasiswa ini. "Tentunya kami pihak kepolisian mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengamanan di aksi ini," ujar Bawensel.

Dikatakannya, dari Polresta Manado diturunkan untuk melakukan pengamanan aksi di dua lokasi. "Kami juga meminta bantuan dari Polda Sulut untuk melakukan pengamanan di dua lokasi demo ini, pertama di Deprov dan di Lapangan Tikala (Manado)," ucap Kapolresta.

Baca: Demo Mahasiswa Berjatuhan Korban, Jokowi Tetap Kokoh Tolak Keluarkan Perppu UU KPK