Sulut Bidik Paritrana Award 2019, Pacu Kepesertaan Jaminan Sosial Sektor Informal

Sulut Bidik Paritrana Award 2019, Pacu Kepesertaan Jaminan Sosial Sektor Informal

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemprov Sulut dan BPJS Ketenagakerjaam menargetkan bisa meraih Paritrana Award, penghargaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2019.

Paritrana Award adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah RI kepada Pemda yang dinilai berkomitmen memberi perlindungan jaminan sosial tenaga kerja kepada warganya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulut, Erny Tumundo mengatakan, Pemprov Sulut berkomitmen memberi perlindungan bagi tenaga kerja.

Katanya, sejauh ini Pemprov telah menelorkan sedikitnya 47 regulasi terkait ketenagakerjaan.

Begitu pula, Pemprov Sulut mengikut sertakan 35 ribu pekerja sosial keagamaan se-Sulut sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2018.

Program itu berbuah Rekor MURI. "Dan kini kepesertaannya sudah mencapai 76 ribu orang," kata Erny dalam pembukaan Sosialisasi Paritrana Award dan Penguatan Program Jamsostek di Four Points by Sheraton Manado, Rabu (25/09/2019) petang.

POPULER

> Najwa Shihab Bingung dengar Jawaban Fahri Hamzah : Muter-muter Itu Kan Lebih Romantis

> Mulan Jameela Menangis Didemo Jadi Anggota DPR, Tulisan di Spanduk Demonstran Buat Hatinya Hancur

> Yasonna Laoly Malu Lihat Pernyataan Perwakilan Mahasiswa di ILC: Saya Sampai Tutup Mata

Terkait itu juga, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dinobatkan sebagai Kepala Daerah Inovatif untuk Perlindungan Tenaga Kerja Tahun 2019

Ia memastikan, Pemprov terus mendorong kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di sektor informal. "Jaminan sosial tenaga kerja adalah bukti negara hadir memberi perlindungan kepada warganya," katanya.

Sementara, Arif Suprapto SP MAgr, Perwakilan Kemenko PMK menilai, Pemprov Sulut berpotensi meraih Paritrana Award.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO:

"Tahun lalu hanya Kota Bitung yang meraih penghargaan ini sebagai peringkat 1 tingkat kabupaten kota," jelasnya.

Menurutnya, baru sekitar 70 persen tenaga kerja, khususnya honorer di Sulut yang sudah dilindungi jaminan sosial tenaga kerja.

"Memang sudah merata di 15 kabupaten kota tapi perlu dipacu agar menyeluruh," katanya.