Prof LIPI Soroti Sikap Jokowi Hadapi Gejolak: Semoga Pemerintah Belajar Lebih Cerdas

TRIBUNMANADO.CO.ID - Guru besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Syamsuddin Haris,mengatakan, Jokowi panik karena tidak dengar aspirasi rakyat.  

Guru besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Syamsuddin Haris, melalui akun twitternya berkomentar, Presiden Jokowi panik sikapi gelombang demo mahasiswa.

Menurut Syamsuddin, Presiden Jokowi sebenarnya tidak perlu panik jika mendengar suara publik.

"Jika suara publik didengar, pemerintah @jokowi mestinya tdk perlu panik seperti sekarang," ujar Syamsuddin Haris melalui akun twitternya, Senin (23/9/2019) pukul 12:23 WIB.

Menurut Syamsuddin Haris, pemerintahan Jokowi panik karena sejumlah persoalan datang bersamaan.

"Belum usai soal UU KPK & kabut asap, kini ada gelombang demo mahasiswa & kerusuhan Wamena," kata Syamsuddin Haris.

Menurut Syamsuddin Haris, sikap Presiden Jokowi yang panik menunjukkan kebijakan pemerintah yang ceroboh dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa.

Baca: KPK Disebut Penghambat Investasi di Pemerintahan Jokowi, Ini Jawaban Balasan Febri Diansyah

Baca: Alasan Jokowi Revisi UU KPK Terungkap, Hampir Sama dengan Analisis Fahri Hamzah, Kok Bisa?

Baca: VIDEO VIRAL Pria Mirip Jokowi Sawer Biduan Dangdut, di Tangan Ada Segepok Uang, Sosok Ini Buka Suara

"Kepanikan adalah refleksi kebijakan yang ceroboh. Semoga pemerintah belajar lebih cerdas," tegas peneliti politik ini.

Simak status lengkap Syamsuddin Haris berikut ini.

Syamsuddin Haris @sy_haris: Jika suara publik didengar, pemerintah @jokowi mestinya tdk perlu panik seperti skrg.

Belum usai soal UU KPK & kabut asap, kini ada gelombang demo mhsw & kerusuhan Wamena. Kepanikan adalah refleksi kebijakan yg ceroboh.

Smoga pemerintah belajar lbh cerdas. 

Syamsuddin Haris membuat cuitan di twitter terkait berita di Kompas.com yang menginformasikan Jokowi mengumpulkan menteri, Kapolri, hingga Panglima TNI bahas situasi terkini.

Jokowi Kumpulkan Menteri, Panglima TNI, dan Kapolri

Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri dan jajaran Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019) siang.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut rapat ini akan membahas situasi terkini.

"Iya, melihat situasi sekarang ini," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelum dimulainya rapat.

BERITA TERPOPULER: Terbaru, Momen Mesra Ahok & Puput Nastiti Devi Jelang Hari Lahir Buah Cinta Mereka Dede Yosafat

BERITA TERPOPULER: Dua Orang Naik Angkot, Ada Yang Muntah Lalu Minta Sopir Menepi, Ternyata Mereka Pencopet, Waspada

BERITA TERPOPULER: Ramalan Zodiak Besok Selasa 24 September 2019: Aries Makin Dihargai, Taurus Antusias Pada Pasangan

Moeldoko enggan merinci situasi seperti apa yang membuat Jokowi mengumpulkan menteri di bidang keamanan.

Namun, pada hari ini rencananya akan ada aksi mahasiswa besar-besaran menolak sejumlah UU yang dirancang DPR dan pemerintah.

Selain itu, terjadi juga kerusuhan di Wamena, Papua. "Iya rusuh lagi," ujar Moeldoko singkat saat ditanya kerusuhan yang terjadi di Wamena.

Selain Moeldoko, hadir Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Hadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Tagar Mahasiswa Berdemo Jadi Trending Topic

Tagar Gejayan Memanggil atau #GejayanMemanggil masuk dalam daftar trending media sosial Twitter.

Pantauan Kompas.com, Senin (23/9/2019), pukul 08.16 WIB, ada lebih dari 68 ribu twit soal #GejayanMemanggil.

Ada apa di Jalan Gejayan, Yogyakarta, hari ini? Hari ini, rencananya akan digelar aksi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di seputaran Yogyakarta.

Humas aksi #GejayanMemanggil, Syahdan Husein, saat dihubungi Kompas.com, Senin pagi menyebutkan, aksi dilakukan pukul 13.00 WIB.

Sementara, massa dijadwalkan berkumpul pukul 11.00 WIB. Isu yang akan disuarakan terkait kondisi politik hukum terkini, dan persoalan lingkungan.

Syahdan menyebutkan, ada tiga titik kumpul aksi.

"Ada tiga titik (kumpul), yaitu gerbang utama Kampus Sanata Dharma, pertigaan revolusi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Bunderan Universitas Gadjah Mada," kata Syahdan kepada Kompas.com.

Massa akan berkumpul mulai pukul 11.00 WIB di tiga titik tersebut.

Setelah itu, demonstran akan bergerak menuju ke pertigaan Colombo, Gejayan.

Syahdan memperkirakan, peserta aksi mencapai ribuan, yang tak hanya terdiri dari para mahasiswa.

"Belum kami hitung secara real. Tapi belasan universitas turun, pelajar-pelajar SMA turun, dan organisasi mahasiswa daerah seperti mahasiswa Riau dan Kalimantan turun ke jalan melawan asap," ujar dia.

Untuk mengantisipasi masalah keamanan, menurut Syahdan, aksi ini telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.

Syahdan mengatakan, ada tujuh tuntutan yang akan disampaikan, di antaranya mendesak pembahasan ulang pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP, mendesak revisi UU KPK yang baru disahkan DPR, dan menolak upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sementara itu, di Twitter, para pengguna memberikan komentar terkait rencana aksi ini.

Ada yang mendukung, ada pula yang mengingatkan agar aksi diselenggarakan secara damai.

Tagar #GejayanMemanggil juga diwarnai dengan unggahan tangkapan layar para mahasiswa yang meminta izin mengikuti aksi kepada dosennya.

Tuntutan Mahasiswa Kandas, Presiden Jokowi Tolak Cabut RUU KPK: Enggak Ada

Tuntutan Mahasiswa agar pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang ( Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gugur.

Presiden Joko Widodo secara tegas menolak permintaan dari Mahasiswa itu.

"Enggak ada (penerbitan Perppu)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Sementara untuk aspirasi mahasiswa terkait sejumlah RUU lain yang belum disahkan, Jokowi menindaklanjutinya dengan meminta DPR menunda pengesahan RUU tersebut.

Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan tak dilakukan oleh DPR periode ini yang masa jabatannya hanya sampai 30 September.

"Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga rancangan UU tersebut saya sampaikan, agar sebaiknya masuk ke nanti, DPR RI (periode) berikutnya," kata dia.

Saat ditanya apa yang membuatnya berbeda sikap antara RUU KPK dan RUU lainnya, Jokowi hanya menjawab singkat.

"Yang satu itu (KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU lainnya) pemerintah aktif, karena memang disiapkan oleh pemerintah," ujarnya.

Revisi UU KPK sebelumnya telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019).

Pengesahan itu menuai kritik karena dilakukan terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan unsur pimpinan KPK.

Sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi juga dinilai bisa melemahkan KPK. Misalnya KPK yang berstatus lembaga negara, pegawai KPK yang berstatus ASN, dibentuknya dewan pengawas, penyadapan harus seizin dewan pengawas, hingga kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Sejumlah pakar hukum menyebut Jokowi masih bisa membatalkan UU KPK yang telah disahkan dengan menerbitkan Perppu.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO TV:

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul PROF LIPI Sebut Jokowi Mulai Panik Hadapi Gelombang Demo Mahasiswa, Panggil Kapolri dan Panglima TNI