News

Presiden Jokowi Minta Tunda RUU KUHP, Minta Masukan dari Kalangan Masyarakat

Pembahasan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ( KUHP), diminta untuk ditunda pembahasannya.

Presiden Jokowi Minta Tunda RUU KUHP, Minta Masukan dari Kalangan Masyarakat
tribun batam
Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Muslimah NU Khofifah Indar Parawansa usai kegiatan peringatan Hari Lahir ke-73 Muslimah NU di Stasion Gelora Bung Karno, Minggu (27/1/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pembahasan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ( KUHP), diminta untuk ditunda pembahasannya.

Permintan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Presiden Jokowi juga minta DPR menunda pengesahan RUU KUHP.

Perintah dan permintaan tersebut disampaikan Presiden pada Jumat (20/9/2019). 

Berikut ini penjelasan Jokowi, soal Jokowi minta DPR menunda pengesahan RUU KUHP tersebut, seperti dilansir WartaKotaLive dari Twitter Kompas TV.

"Dan setelah mencermati masukkan-masukkan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP"

"Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Untuk itu saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan Ham selaku wakil pemerintah"

"Untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahan yang tidak dilakukan oleh DPR untuk periode ini,"

"Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya"

"Saya juga memerintahkan Menteri Hukum dan Ham untuk kembali mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan RUU KUHP yang ada. Demikian yang bisa yang saya sampaikan," jelas Jokowi.

Halaman
1234
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved