Polemik Institusi KPK

Pengamat Nilai Sikap Agus Rahardjo Cs Kekanak Kanakan dan Didikte Wadah Pegawai KPK

Pasca Komisi III DPR RI memilih dan memutuskan lima komisioner baru KPK periode 2019-2023 dan mengebut rumusan revisi UU KPK

Pengamat Nilai Sikap Agus Rahardjo Cs Kekanak Kanakan dan Didikte Wadah Pegawai KPK
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua KPK, Agus Rahardjo (kedua kanan) bersama Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (kanan) dan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (kiri) memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019). Dalam keterangannya, ketiga pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo terkait menyikapi sejumlah serangan terhadap KPK belakangan ini. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pasca Komisi III DPR RI memilih dan memutuskan lima komisioner baru KPK periode 2019-2023 dan mengebut rumusan revisi UU KPK, Pimpinan KPK saat ini memberikan reaksi memalukan dan kekanak-kanakan di ruang publik.

Pimpinan KPK menjelaskan soal pengembalian mandat kepada Presiden Jokowi di gedung KPK, Jumat (13/9/2019).
Pimpinan KPK menjelaskan soal pengembalian mandat kepada Presiden Jokowi di gedung KPK, Jumat (13/9/2019). (kompas.com)

Hal itu ditunjukan dengan menyerahkan mandat pimpinan KPK kepada presiden Joko Widodo.

Menurut Petrus Selestinus dari Forum Lintas Hukum Indonesia sikap kekanak kanakkan yang ditampilkan para pimpinan KPK jelas menandakan bahwa Agus Rahardjo dkk tersebut tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat sekuat lembaga KPK yang superbody.

“Ternyata 5 pimpinan KPK sangat lemah, mudah menyerah tidak hanya pada kritik dari masyarakat tetapi mudah didikte oleh Wadah Pegawai KPK,” ucap Petrus saat dikonfirmasi, Sabtu (14/9/2019).

Lebih jauh, Petrus menerangkan, tindakan berhenti secara serentak dan kolektif oleh para pimpinan KPK jelas tidak prosedural, bahkan merupakan tindakan pemboikotan atau insubordinasi karena penyampaiannya melalui media massa.

Baca: JADWAL Siaran Langsung Liga Inggris - Sebenatar Malam Man United Kontra Leicester, Pukul 21.00 WIB

Baca: Susy Susanti Minta KPAI Beri Juga Solusi, Bicara Peluang Bulutangkis di Olimpiade 2020

Baca: Bocah 3 Tahun Tewas Setelah Makan Nasi Goreng Bersama Kakaknya, Sang Ayah Beber Kronologinya

“Ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 32 UU no 30 tahun 2002 tentang KPK. Ini jelas memberikan pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” kata Petrus.

Lucunya, setelah berkoar di media, lanjut Petrus, sudah mengembalikan mandat kepada presiden, para pemimpin lembaga antirasuah ini berharap presiden Jokowi tetap memberikan kepercayaan memimpin KPK hingga Desember 2019.

“Kepercayaan Presiden dan DPR ini seakan sedang dipermainkan oleh sikap pimpinan KPK. Karenanya harus ditindak tegas,” jelasnya.

Jokowi menolak revisi UU KPK
Jokowi menolak revisi UU KPK (Tribunnews.com)

Dengan dikembalikannya mandat pimpinan KPK kepada presiden, secara yuridis tanggung jawab pengelolaan KPK terhitung 13 September 2019 berada dalam keadaan vakum.

Karena tidak mungkin presiden melaksanakan tugas tugas pimpinan KPK. Kini KPK hanya memiliki dua organ yang masih eksis meskipun sedang bermasalah, yaitu Organ Tim Penasehat dan Organ Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

“Presiden dan DPR harus menunjuk Plt pimpinan KPK atau segera melantik pimpinan
KPK baru untuk segera bertugas,” tutup Petrus.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak

Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved