Jokowi Harus Pilih Capim KPK ‘Bersih’: Kain Hitam Besar Tutup Logo KPK

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi turun ke jalan pada Minggu (8/9) pagi. Aksi turun ke jalan sebagai bentuk keresahan terhadap keberlangsungan komisi antirasuah itu menyusul rencana revisi UU KPK.

Berdasarkan pemantauan, aksi dimulai dari gedung KPK, Jakarta Selatan. Para peserta yang hadir memakai pakaian berwarna hitam. Sejumlah orang menggelar aksi long march dimulai dari gedung KPK hingga ke depan Menara BCA, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Baca: Ini Pengakuan Ayah Tiri yang Suntik Anak Gadis Bareng Ibu Kandungnya, Singgung Sudah Diizinkan

Mereka memanfaatkan area Car Free Day untuk membagi-bagikan bunga kepada pengunjung. Acara itu bertema SERIBU BUNGA #SAVEKPK. Setelah membagi-bagikan bunga di acara Car Free Day, mereka kembali ke gedung KPK. Mereka diterima oleh Komisioner KPK, Saut Situmorang. Mereka berkumpul di depan gedung KPK. Sebagian diantara mereka ada yang membawa kertas bertuliskan "tolong".

Di depan gedung KPK, diletakkan sejumlah karangan bunga. Salah satunya bertuliskan "turut berduka cita atas meninggalnya KPK 2003-2019". Aksi tidak hanya sampai di situ, mereka bahkan menutup logo tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi. Logo ditutup menggunakan kain berwarna hitam.

Pada saat logo ditutup, mereka menyanyikan lagu Padamu Negeri.
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, memimpin gerakan penutupan lambang KPK. Berdasarkan pemantauan, logo tersebut ditutup menggunakan kain berwarna hitam. Logo itu diletakkan di depan, samping kanan, samping kiri, dan atas gedung KPK.

"Ini hanya simbol saja. Ditutup dengan kain hitam. Mengingatkan ada jalan panjang yang harus kita lalu di negeri ini," kata Saut, ditemui di Gedung KPK. Dia mengutip pernyataan pelukis Frida Kahlo. "Saya tidak pernah melukis mimpi, saya melukis realita saya sendiri," ujar Saut.

"Saya katakan KPK hari ini tidak pernah takut, KPK tidak pernah bermimpi, tetapi KPK bicara kenyataan-kenyataan. Kenyataan indeks persepsi korupsi 38. Kenyataannya apa kenyatannya ucapan, pikiran, tindakan orang tidak sama," kata dia.

Baca: Pelatih Timnas Indonesia Ngaku Gugup Hadapi Thailand

Saut menegaskan, Indonesia sudah meratifikasi piagam PBB terkait pemberantasan korupsi pada 2006. Salah satu poin piagam itu ialah pembentukan lembaga antikorupsi yang independen dan bebas dari kepentingan apa pun.

Namun, pada kenyatannya sampai saat ini Indonesia tidak pernah merealisasikan piagam PBB tersebut. "Kami tidak melaksanakan itu kenyataan. Piagam PBB itu harus patuhi. Harus ada badan di suatu negara yang permanen, yang tinggi, badan yang bebas dari pengaruh pengaruh yang tidak penting," kata Saut.

Saut Situmorang menegaskan pimpinan dan pegawai KPK mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, hanya untuk memperkuat kelembagaan komisi antirasuah.

"Revisi itu kalau memperkuat KPK, kalau memperkuat kenapa tidak?. Kalau orang bilang ini terlalu lama UU-nya dengan yang ada saja sekarang cukup perform. Jadi bukan memperlemah," kata Saut.

Pernyataan itu menanggapi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, yang mengungkapkan draft revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga datang dari pimpinan komisi anti rasuah.

Selain itu, dia mengimbau, presiden dan DPR RI tidak memilih lima orang pimpinan KPK periode 2019-2023 yang menyetujui revisi UU KPK untuk melemahkan lembaga tersebut. "Kalau dia memilih yang memperkuat itu pasti secara rekomendasi.

Kalau mendukung revisi saat ini tentu jangan dipilih, karena bagaimanapun kita ingin memperkuat. Siapa yang mau memperlemah saya tidak tahu," kata dia.

Suara Pegawai KPK