Pasca Kerusuhan, Akses Internet di Papua Berlangsung Pulih, Begini Penjelasan Pemerintah

TRIBUNMANADO.CO.ID -  Akses Internet di Papua yang sempat diblokir pemerintah, akhirnya dibuka.

Sebanyak 29 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah dapat kembali mengakses internet.

Pemerintah secara bertahap membuka pemblokiran internet kedua provinsi tersebut.

Pemerintah memastikan, kondisi beberapa kabupaten di dua Papua dan Papua Barat berangsur pulih.

"Mulai Rabu (4/9/2019) Pukul 23.00 WIT, pemerintah secara bertahap mulai membuka blokir atas layanan data internet di wilayah Papua dan Papua Barat," kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu, melalui keterangan tertulis, Rabu (4/9/2019).

Pemerintah juga menilai, informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, serta hasutan dan provokasi terkait isu Papua sudah mulai menurun, sehingga pembukaan blokir internet dapat dilakukan.

"Pembukaan kembali blokir atas layanan data di sejumlah besar wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau keamanan, setelah mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah-wilayah tersebut sudah pulih atau normal," ujar Ferinandus.

BERITA TERPOPULER: Elza Seret Istri Reino Barack Lantaran Sempat Dihina Nikita Mirzani, Janjikan Tidak Dipungut Biaya

BERITA TERPOPULER: Kebencian Dana pada Aulia Kesuma Terungkap Lewat WhatsApp, AK: Dia Nggak Suka Waktu Saya Hamil Rena

BERITA TERPOPULER: Kenalan di FB, Gadis Ini Dibawa ke Indekos Lalu ‘Disuntik’, Tak Pulang Rumah Seminggu

Dari total 29 kabupaten yang sudah dibuka blokir internetnya, 19 di antaranya merupakan kabupaten di Provinsi Papua. Ke-19 kabupaten tersebut yaitu, Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.

Sisanya, atau 10 kabupaten berada di Papua Barat, yaitu Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.

"Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung," kata Ferdinandus.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses internet secara penuh di wilayah Papua dan Papua Barat mulai Rabu (21/8/2019).

Langkah ini diambil dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di sana.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, melalui keterangan tertulisnya, Rabu.

Sebelumnya jaringan komunikasi lewat sambungan internet di Papua belum stabil.

Itu karena penyebaran konten hoaks terkait Papua di internet masih belum mereda. 

Polisi mencatat kenaikan signifikan dalam jumlah konten hoaks terkait Papua.

Selama 14-27 Agustus 2019, terdeteksi sebanyak 32.000 konten provokatif terkait Papua di media sosial.

Berita Populer: Berikut 5 Nama yang Dicoret Juventus dari Skuat Liga Champions

Berita Populer: Mandi di Waktu Ini Bisa Sebabkan Kematian Mendadak

Berita Populer: Ponsel Gaming Black Shark 2 Pro Resmi Diluncurkan, Ini Tiga Fitur Andalannya

Kemudian, selama 28 Agustus-1 September 2019, tercatat penambahan 20.000 konten hoaks. Total konten hoaks selama periode tersebut sebanyak 52.000.

"Dengan pertimbangan itu, untuk sementara dibatasi dulu, enggak di-blok, dibatasi dulu, guna menghindari berita-berita hoaks itu terus meluas di masyarakat sehingga justru bisa memicu kerusuhan," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019).

Selain perkembangan di dunia maya, polisi juga mempertimbangkan situasi di lapangan.

"Di dunia maya sama di sana, ada kaitannya. Dari dunia maya yang sangat masif, jeblok di sana. Ketika ada pembatasan akses internet menurun sangat derastis dan bisa dikendalikan semua kejadian yang ada di lapangan oleh aparat keamanan setempat," tutur dia.

Diketahui sebelumnya, situasi daerah papua kembali mencekam.

Tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur hingga kini masih belum lepas dari sebagian pikiran masyarakat papua.

Ribuan warga di Kota Jayapura, menggelar unjuk rasa, menyikapi dugaan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Dalam kerusuhan kemarin massa bertindak anarkis.

Tindakan itu meliputi perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum.

Massa membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan menjebol Lembaga Pemasyarakatan Abepura.
Kemudian, massa merusak pertokoan di Abepura, serta membakar pertokoan di kawasan Entrop, Jayapura, hingga membakar mobil dan perkantoran di Kota Jayapura.

Mengutip Kompas.com, kerusuhan di Jayapura itu bermula saat ribuan pengunjuk rasa bergerak jalan dari Abepura menuju ke Kantor DPR Papua dan Kantor Gubernur Papua yang ada di Kota Jayapura.

Tak berhenti di situ, massa membakar Kantor MRP, melempari ruko dan menjebol Lapas yang ada di Abepura, sehingga diperkirakan ada tahanan atau narapidana yang kabur.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO TV:

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunpekanbaru.com dengan judul Internet di Papua dan Papua Barat Akhirnya Kembali Dibuka