Yenny Wahid Bantu Presiden Jokowi Redakan Ketegangan di Papua

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -  Melihat kondisi Papua yang terus bergejolak, berbagai elemen bangsa yang tidak ingin Papua dan Papua Barat menjadi seperti Timor Timur yang akhirnya berdiri negara sendiri menjadi Timor Leste, kini mulai membantu pemerintah melalui jaringan para tokoh tersebut.

Keluarga Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membantu perdamaian di Papua melalui dialog bersama para tokoh Papua, Minggu (1/9/2019).

"Tadi banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh politik, dan anak-anak milenial Papua juga terwakili dalam pertemuan," ujar Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (1/9/2019) petang.

Dalam pertemuan tersebut, kata Yenny Wahid, semua sepakat berupaya agar tensi di Papua segera diredakan.

Pendekatan kemanusiaan perlu dikedepankan dalam mengupayakan perdamaian di Papua.

"Karena bagaimana pun kalau kita ingin mencapai satu solusi yang substantif tidak bisa kita hanya mengunakan pendekatan kekerasan," jelas Yenny Wahid.

Menurut dia, pendekatan kekerasan yang selama ini dipakai, hanya menimbulkan konflik baru.

Karena itu dia tegaskan, penting sekali pendekatan kemanusiaan menjadi pijakan bangsa ini dalam menyelesaikan masalah Papua.

Konkritnya, dia menjelaskan, janganlah sekadar mengirimkan aparat keamanan saja ke Papua.

Melibatkan banyak tokoh agama dan adat dalam dialog-dialog yang setara dengan masyakat Papua akan menjadi solusi untuk mendatangkan kedamaian.

"Justru kita harus melibatkan banyak tokoh agama, tokoh-tokoh adat untuk terlibat dalam dialog yang setara, adil, yang tulus. Kita dengarkan keluh kesah teman-teman Papua," ucap Yenny Wahid.

Dia mengingatkan, yang terjadi di Papua sekarang ini adalah akumulasi kekecewaan yang selama ini mereka alami.

Misalnya mereka merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di tanah air.

"Bahkan pernyataan-pernyataan rasisme yang menimpa mereka. Ini hanyalah trigger (pemicu-red). Jadi ada persoalan-persoalan besar yang harus kita selesaikan. Juga kesenjangan sosial, kesejangan ekonomi dan lain sebagainya," katanya.

Otonomi Khusus Papua sendiri, dia menilai, hingga kini masih belum terimplementasikan dengan baik.