Wiranto: Tak Ada Referendum, Papua dan Papua Barat Sah Milik Indonesia, Penyusup, Batasi Internet

 TRIBUNMANADO.CO.ID, JAYAPURA - Kerusuhan di Papua dan Papua Barat yang seakan tak mau berhenti diyakini ada pihak-pihak yang mendompleng. Mereka adalah kelompok yang tidak senang dengan keberadaan Papua yang mulai maju, karena diperhatikan pemerintah.

Aksi unjuk rasa kembali pecah di Jayapura, Papua pada Kamis (29/8/2019).

Aksi unjuk rasa diikuti ratusan massa gabungan dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

Ratusan massa berkumpul di kawasan Expo Waena dan Perumnas III, Distrik Heram, Kota Jayapura.

Mereka berencana menuju Kantor DPRD dan Gubernur Papua.

Namun dalam aksi tersebut massa melakukan tindak anarkistis dengan melakukan perusakan dan pembakaran terhadap beberapa gedung.

Laporan dari kontributor Tribunnews di Papua, Banjir Ambarita, kerusuhan di Jayapura membuat aktivitas warga lumpuh karena situasi saat ini tengah mencekam.

Warga memilih tidak beraktivitas, sebagian besar pertokoan dan perkantoran tutup.

Kabar kerusuhan di Jayapura tersebut sampai kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemananan, Wiranto.

Wiranto menanggapi soal keruhan yang terjadi di Papua belakangan ini, Wiranto juga menyinggung soal pembatasan layanan internet di wilayah Papua belakangan ini.

Berikut Tribunnews.com rangkum pernyataan Wiranto soal kerusuhan di Papua dari pemberitaan Tribunnews.com sebelumnya.

Aksi massa disusupi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Deiyai, Papua Rabu (28/8/2019).

Baca: Ramalan Zodiak Untuk Jumat 30 Agustus 2019, Scorpio Harus Melewati Ambang Stres

Baca: Demokrat Tetapkan Billy Lombok Wakil Ketua DPRD Sulut Periode 2019-2020

Baca: Ini Kata Dwi Andhika Terkait Foto Seksi Vanessa Angel, Sebagai Mantan Pacar Dia Mendukung

Wiranto menilai penyerangan kepada aparat keamanan oleh massa pendemo tidak dilakukan oleh pihak yang murni berniat melaksanakan aksi unjuk rasa.

Dalam aksi tersebut menyebabkan seorang anggota TNI tewas dan dua lainnya mengalami luka, empat anggota polisi terluka, dan satu warga meninggal terkena lemparan panah.

Wiranto telah mengimbau kepada petugas keamanan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan mengedepanan unsur persuasif secara terukur.

“Kami sudah ke Papua dan sudah melakukan berbagai dialog dengan semua tokoh di sana, dan sebenarnya tuntutan-tuntutan dalam aksi unjuk rasa sudah terjawab. Sehingga jika ada demo lanjutan kami justru khawatir akan ditunggangi pihak-pihak yang juga akan merugikan masyarakat.” ungkap Wiranto ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Instruksikan tidak pakai kekerasan

Wiranto telah mengimbau kepada petugas keamanan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan mengedepankan unsur persuasif secara terukur.

Wiranto mengatakan akan menindak tegas aparat keamanan yang yang melakukan tugas dengan menggunakan kekerasan di luar batas.

“Dalam mengamankan aksi demo aparat sudah diinstruksikan untuk tidak represif, melakukan tindakan persuasif terukur. Tapi jangan kemudian digunakan untuk mencelakakan aparat, diparang dan dipanah, tidak manusiawi, saya yakin yang lakukan itu bukan pendemo,” ungkap Wiranto.

Batasi akses Internet

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan pemerintah akan terus melakukan pemblokiran jaringan internet di Papua sampai kondisi di bumi Cendrawasih aman.

Wiranto menegaskan hal tersebut dilakukan untuk mencegah propaganda berita bohong yang menyerang pemerintah.

“Saya tidak akan ragu-ragu memblokir internet jika sudah membahayakan kepentingan nasional, sampai kapan? Ya sampai aman,” ungkap Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

“Salah satu alat untuk melakukan propaganda ke masyarakat yang menggunakan berita bohong yang disebarkan melalui internet dengan tujuan membakar masyarakat.” jelas Wiranto

Tuntutan Referendum

Dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Deiyai, Papua pada Rabu (28/8/2019) massa sempat menuntut referendum.

Wiranto menilai bahwa konsep referendum adalah dalam konteks meminta rakyat menyatakan pilihannya apakah merdeka atau lepas dari negara penjajahnya.

Mengacu pada Perjanjian New York tahun 1962, menurut Wiranto hal tersebut seharusnya tidak disampaikan dan tidak pada tempatnya karena wilayah Papua merupakan wilayah sah Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda sesuai Perjanjian New York tersebut.

“Saya kira tuntutan referendum sudah tidak pada tempatnya dan seharusnya tidak disampaikan. Karena apa, karena NKRI sudah harga mati. Perjanjian New York tahun 1962 lalu mengisyaratkan Papua bagian barat masuk NKRI, sehingga NKRI harga mati termasuk Papua dan Papua Barat,” jelas Wiranto.

Pesan kepada maysrakat Papua

Menurut Wiranto ada satu kelompok yang memang memanfaatkan situasi yang terjadi di Papua belakangan ini.

Atas kericuhan yang terjadi belakangan di wilayah Papua, Wiranto mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi.

“Di sini saya mau katakan kepada masyarakat Papua jangan mau diadu domba dan diprovokasi. Memang ada pihak yang senang Indonesia damai dan pemerintah melakukan upaya memakmurkan Papua, ada yang ‘nimbrung’ mau mengacau,” kata Wiranto.

“Kemarin saya sudah ke Papua dan bisa berbicara dengan baik bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat. Asal kita tak emosi dan jujur maka orientasi kita tetap pada persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

Menko Polhukam Wiranto (Rizal Bomantama/Tribunnews.com)
(Tribunnews.com/tio)