Pindah Ibu Kota Bisa Bernasib seperti Esemka: Begini Kata Fadli Zon

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengkritik rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurut Fadli rencana tersebut nanti sekadar menjadi angan-angan Presiden Joko Widodo seperti mobil Esemka.

Fadli Zon menilai rencana pemindahan ibu kota negara datang pada waktu yang tidak tepat. Menurutnya pemindahan ibu kota dicanangkan saat permasalahan dasar belum tuntas. Di antaranya masalah BPJS, kebutuhan pokok atau pangan dan masalah energi.

Baca: Pembunuh 4 Bersaudara Hujan Caci Maki: Polisi Prarekonstruksi di Lokasi Eksekusi

"Kok kita mau menambah buat persoalan. Jadi tidak tepat waktunya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8).

Fadli mengatakan pemindahan ibu kota negara bisa dilakukan bila pertumbuhan ekonomi di Indonesia di atas delapan persen. Pembangunan ibu kota dilakukan saat fundamental ekonomi Indonesia kuat.

"Sekarang kita masih terseok-seok, apalagi di situasi ekonomi global seperti sekarang. Menurut saya nanti ujungnya cuma jadi angan-angan presiden, seperti Esemka. Mobil Esemka saja tidak jadi, apalagi pemindahan ibu kota 2020-2024," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Fadli Zon menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur masih jauh. Pemindahan ibu kota baru sebatas niat belum sampai pada rencana. Fadli melihat sejauh ini pemindahan ibu kota negara baru niat yang disampaikan oleh pemerintah.

"Niat ini kan memerlukan satu kajian, dokumen-dokumen yang mengikutinya. Jadi, sebagai niat sudah kita ketahui niat itu," ujar Fadli.

Fadli mengatakan sebagai sebuah rencana perlu ada kajian komprehensif dalam memindahkan ibu kota. Menurut dia sejauh ini belum ada road map dan naskah akademik untuk membangun ibu kota baru.

"Baru pake Power Point-Power Point sederhana saja kita lihat. Jadi ini masih jauh," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menilai Jokowi terlalu tergesa-gesa memindahkan ibu kota. Menurutnya Jokowi terlalu memaksakan diri agar dapat dikenang dalam masa kepemimpinannya.

Baca: Jamin Tak Ada Aksi Borong Tanah di Ibu Kota Baru RI: Ini Argumentasi Gubernur Kaltim

"Padahal menurut saya tidak semudah itu. Rancangan pemindahan ibu kota itu bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi tidak bisa menurut saya sesederhana seperti orang mau memindahkan Ibukota-Ibukota yang lain," pungkasnya.

DPR Tunggu RUU Ibu Kota

Dewan Perwakilan Rakyat saat ini menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait ibu kota baru dari pihak pemerintah. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya baru menerima surat dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan hasil kajian pemerintah.

"Kami baru menerima surat dari Presiden yang menyampaikan hasil kajian pemerintah dan kami sedang menunggu rancangan undang-undangnya yang disampaikan pemerintah," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/8).

Menurutnya surat dari Presiden Jokowi terkait hasil kajian ibu kota baru sudah dibahas dalam rapat pimpinan. Hasilnya juga telah diserahkan ke Komisi II DPR untuk dibahas lebih lanjut.