Manakah yang Lebih Luas? Perbandingan Jakarta dan Ibu Kota Baru Indonesia di Kaltim

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO

Arsip pemberitaan Kompas.com, 16 Agustus 2019 menyebutkan, aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berkantor di Jakarta, akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru dengan dua skenario

Skenario pertama, jika seluruh ASN dari eksekutif, legislatif, yudikatif dengan jumlah 1,5 juta orang dipindahkan, maka lahan yang dibutuhkan adalah 40.000 hektar.

Lalu skenario kedua, apabila memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing, maka dengan jumlah ASN sekitar 870.000 orang, diperkirakan membutuhkan lahan seluas 30.000 hektar.

Kedua kabupaten yang rencananya akan menjadi lokasi ibu kota baru total memiliki luas 3.059.616 hektar, dengan rincian, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 kilometer persegi atau 333.306 hektar dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 27.263,10 kilometer persegi atau 2.726.310 hektar.

Baca: Detik-Detik Nikita Mirzani dan Tessa Mariska Adu Mulut Saat Live Program Televisi

Baca: Konstelasi Pimpinan DPRD, PDIP Ajukan Andrei, Nasdem Victor, JAK Berpeluang Diusung Golkar

Baca: Pesta Miras Berujung Petaka, Ariadi Ditikam Penambang

Reaksi DPR

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur tepatnya ke kabupaten Kutai Kertanegara serta Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurut Amali keputusan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi berani mengeksekusi pemindahan ibu kota dan bukan hanya menjadi wacana saja.

"Itu berarti bahwa pemindahan ibu kota ini serius. Saya mengapresiasi, bahwa presiden berani menyampaikan gagasan dan berani mengeksekusi," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (26/8/2019).

Menurut Amali untuk merealisasikan pemindahan ibu kota, pemerintah akan berkomunikasi dengan DPR.

Pemerintah telah beritikad baik berkomunikasi dengan DPR melalui surat pemberitahuan kajian pemindahan ibu kota yang disampaikan sebelum pengumuman lokasi ibu kota baru.

"Kata orang pemerintah jalan sendiri, DPR dicuekin ternyata tidak seperti itu. Hari ini surat masuk dan akan disampaikan di rapat paripurna besok," katanya.

Amali yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Jatim mengatakan bahwa pihaknyakini menunggu naskah akademik dari pemerintah soal pemindahan ibukota.

Termasuk usulan rancangan undang-undang ibu kota yang baru nanti.