2024 Dipastikan Ibu Kota Negara Pindah di Kaltim, Jadi Prestasi Prestisius Presiden Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini akan memacu super cepat pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, sehingga 2024 nanti pusat pemerintahan sudah pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di sebagian kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim).

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, kebijakan pindah ibu kota ini akan menjadi legacy Jokowi pemimpin sukses di Indonesia.

"Ini akan menjadi legacy yang dapat dikenang sebagai prestasi yang tidak akan pernah dilupakan bangsa Indonesia," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (27/8/2019).

Karena itu, dia melihat secara politik, kebijakan ini tentu positif bagi Presiden Jokowi jika kebijakan ini mampu dieksekusi dalam waktu kepemimpinan beliau selama lima tahun ke depan.

Anggota DPR RI ini menilai kebijakan pemindahan Ibu Kota ke Kaltim ini sebagai jalan keluar dari problem Jakarta yang tidak lagi mampu menampung beban perkembangannya.

Karena Jakarta tidak saja menjadi Ibukota Pemerintahan namun juga pusat bisnis yang semakin besar.

Sementara, kata dia, berbagai persoalan seperti kemacetan, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi, abrasi Jakarta, penurunan permukaan tanah, serta persoalan lainnya menjadi masalah serius yang patut mendapatkan perhatian.

Baca: Luna Maya Sering Ditanya Kapan Nikah: Menurut Orang Saya Enggak Sempurna

Baca: Maia Estianty Sebut Marsha Aruan Menggemaskan: Perempuan Banget

Baca: Demi Kesehatan, Jangan Pernah Simpan Ponsel di 8 Area Ini, Pantai Hingga Kamar Mandi

Untuk itu dia yakin pemindahan Ibu Kota yang digagas Presiden Jokowi, tentu sudah melalui studi kelayakan (feasibility study) dari berbagai dimensi strategis. Baik dari segi letak geografis, ekonomi, politik, pemerintahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan pertahanan nasional termasuk juga aspek potensi kebencanaan seperti gempa dan lain-lain.

Namun demikian, karena kebijakan sangat strategis perlu disampaikan secara transparan dan terbuka kepada kajiannya kepada masyakarat.

Khususnya terkait alasan pemindahan, bagaimana konsep dan desain Ibukota baru, tata ruang, dan penganggarannya.

Dia tegaskan, transparansi kajiannya penting untuk diketahui, terutama oleh DPR. Karena menyangkut dengan aspek penganggaran dan dampak sosial, politik dan ekonominya.

"Walaupun Presiden Jokowi mengatakan pembiayaan 19 persen bersumber dari APBN dan sisanya dari swasta, pembahasan feasibility study yang lebih partisipatif penting untuk melibatkan berbagai pihak untuk urusan yang sangat strategis ini," jelasnya.

Total Rencana Pendanaan Ibu Kota Baru Indonesia sebesar Rp 466 Triliun

Jokowi menyebut, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.

Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

"Itupun, terutama skema pengolaan aset di Ibu Kota Baru dan di Jakarta. Sisanya kerjasama KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), swasta dan BUMN," ujar Jokowi, dalam jumpa pers mengenai pengumuman pemindahan ibu kota baru, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca: Jorge Lorenzo Sebut MotoGP Inggris 2019 Mengantarkan Kenangan di Laguna Seca

Jokowi memastikan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimatan Timur adalah paling ideal menjadi Ibu Kota menggantikan Jakarta.

"Kenapa di Kaltim? Resiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan tanah longsor. Lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia," jelas Jokowi.

Tanah yang sudah tersedia untuk memindahakan ibu kota seluas 180 ribu hektar.

Pemerintah kata Jokowi lagi, juga telah melakukan kajian terus menerus selama tiga tahun.

"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa terus menerus. kemacetan dan polusi udara, beban perekonimian kepada Jakarta dan jawa. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat Jawa dan luar jawa. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta," jelas Jokowi.

Terkait hal itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.

Adapun finalisasinya diharapkan rampung 2024.

"Fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi. Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan, usai Jokowi mengumumkan di Istana Negara.

Bambang mengatakan, untuk status DKI Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.

Sementara itu, lahan keseluruhan untuk lokasi ibu kota baru disebut seluas 180.000 hektare.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak