2024 Dipastikan Ibu Kota Negara Pindah di Kaltim, Jadi Prestasi Prestisius Presiden Jokowi
Pemerintah saat ini akan memacu super cepat pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, sehingga 2024 nanti pusat pemerintahan sudah pindah ke Kalimantan
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini akan memacu super cepat pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, sehingga 2024 nanti pusat pemerintahan sudah pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di sebagian kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, kebijakan pindah ibu kota ini akan menjadi legacy Jokowi pemimpin sukses di Indonesia.
"Ini akan menjadi legacy yang dapat dikenang sebagai prestasi yang tidak akan pernah dilupakan bangsa Indonesia," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (27/8/2019).
Karena itu, dia melihat secara politik, kebijakan ini tentu positif bagi Presiden Jokowi jika kebijakan ini mampu dieksekusi dalam waktu kepemimpinan beliau selama lima tahun ke depan.
Anggota DPR RI ini menilai kebijakan pemindahan Ibu Kota ke Kaltim ini sebagai jalan keluar dari problem Jakarta yang tidak lagi mampu menampung beban perkembangannya.
Karena Jakarta tidak saja menjadi Ibukota Pemerintahan namun juga pusat bisnis yang semakin besar.
Sementara, kata dia, berbagai persoalan seperti kemacetan, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi, abrasi Jakarta, penurunan permukaan tanah, serta persoalan lainnya menjadi masalah serius yang patut mendapatkan perhatian.
Baca: Luna Maya Sering Ditanya Kapan Nikah: Menurut Orang Saya Enggak Sempurna
Baca: Maia Estianty Sebut Marsha Aruan Menggemaskan: Perempuan Banget
Baca: Demi Kesehatan, Jangan Pernah Simpan Ponsel di 8 Area Ini, Pantai Hingga Kamar Mandi
Untuk itu dia yakin pemindahan Ibu Kota yang digagas Presiden Jokowi, tentu sudah melalui studi kelayakan (feasibility study) dari berbagai dimensi strategis. Baik dari segi letak geografis, ekonomi, politik, pemerintahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan pertahanan nasional termasuk juga aspek potensi kebencanaan seperti gempa dan lain-lain.
Namun demikian, karena kebijakan sangat strategis perlu disampaikan secara transparan dan terbuka kepada kajiannya kepada masyakarat.
Khususnya terkait alasan pemindahan, bagaimana konsep dan desain Ibukota baru, tata ruang, dan penganggarannya.
Dia tegaskan, transparansi kajiannya penting untuk diketahui, terutama oleh DPR. Karena menyangkut dengan aspek penganggaran dan dampak sosial, politik dan ekonominya.
"Walaupun Presiden Jokowi mengatakan pembiayaan 19 persen bersumber dari APBN dan sisanya dari swasta, pembahasan feasibility study yang lebih partisipatif penting untuk melibatkan berbagai pihak untuk urusan yang sangat strategis ini," jelasnya.
Total Rencana Pendanaan Ibu Kota Baru Indonesia sebesar Rp 466 Triliun
Jokowi menyebut, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.
