Ketua Bawaslum Sulut Sebut Dana Hibah Pilgub Belum Final

TRIBUNMANADO. CO. ID, MANADO - Dana Hibah Pelaksnaaan Pilgub 2020 masih terus digodok.

Herwyn Malonda, Ketua Bawaslu Sulut mengatakan , pembahasan tim kecil antara Bawaslu dan Pemprov belum final.

"Belum ada kesepakatan," kata dia ketika dikonfirmasi tribunmanado. co. id, Jumat (23/8/2019).

Informasi diperoleh tribunmanado. co. id mencuat Bawaslu mengusulkan dana Rp 251 miliar, angka usulan dana sempat dikonfirmasikan ke komisioner Bawaslu Kenly Poluan, namun yang diungkapn angkanya Rp 230 miliar.

Mesko belum final, Pemprov Sulut sudah memplot dana awal untuk membiayai tahapan Pilgub yang akan dimulai September 2019.

Herwyn mengatakan, memang tahapan sudah akan dimulai sehingga harus ditunjang dengan dana

"Memang haruslah ada dana, Bawaslu menyesuaokan dengan tahapan KPU, apa yang dilakukan KPU diawasi Bawaslu, " kata dia.

Selain itu, Bawaslu juga perlu melakukan sosialisasi.

Tahapan penting lainnya, yakni terkait pembentukan badan adhoc, semisal Panwascam, Panwas tingkat kelurahan/desa, hingga pengawas TPS.

"Selain itu penerapan prosea calon perseorangan, " kata dia.

Terkait informasi menyebutkan Bawaslu bakal menerima hibah membiayai tahapan sebesar Rp 2 miliar di 2019 ini , Herwyn mengaku belum tahu persis, sepengetahuannya soal dana masih proses pembahasan .

Dana Pilgub

Pemprov Sulut pun mulai memplot dana awal di APBD Perubahan 2019.

Asiano Gammy Kawatu, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulut mengatakan, APBD Perubahan 2019 selangkah lagi bergulir usai pembahasan di pusat.

Soal Dana Pilgub, Kawatu mengatakan, sudah diplot anggaran menyesuaikan dengan tahapan awal Pilgub, September 2019.

Tapi Pemprov belum bisa menyanggupi permintaan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara untuk memplot 40 persen total dana di APBD Perubahan 2019.

Jika ikut permintaan itu total Rp 300 miliar dana Pilgub, maka Rp 120 miliar dicairkan di 2019.

"Mana ada uangnya, PAD (Pendapatan Asli Daerah) saja hanya Rp 10 miliar," kata dia kepada tribunmanado. co. id, Rabu (21/8/2019).

Dari total Rp 120 miliar itu, Pemprov kata Kawatu hanya menyanggupi 10 persennya saja Rp 12 miliar

"Jadi KPU Rp 10 miliar, Bawaslu Rp 2 miliar, kan baru sosialisasi dulu, " ungkap Mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut ini.

Sisanya ratusan miliar lagi, akan diplot di APBD Induk 2020

"Jumlahnya memang, sanggup tak sanggup harus sanggup karena sudah aturan, " ungkap dia. (ryo)