Bendera Bintang Kejora Penyebab Rusuh Fakfak: Begini Ceritanya

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Situasi di Papua Barat kembali memanas. Aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum mewarnai demonstrasi di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8). Demonstran membakar kios yang ada di Pasar Fakfak dan jalan menuju pasar.

Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP Mathias Krey mengatakan, aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan. "Anggota Brimob dijadwalkan dikirim ke Fakfak untuk membantu mengamankan wilayah tersebut," katanya saat dihubungi melalui telepon.

Baca: Anggota DPR Hitungan Menit di Depan Pagar: Gagal Temui Mahasiswa Papua

Dari video yang tersebar di media sosial, tampak api membakar pasar tersebut. Warga takut mendekat. AKBP Mathias Krey juga menyebut bendera Bintang Kejora sempat berkibar di kantor dewan adat yang dibakar massa.

"Bendera Bintang Kejora sempat dinaikkan lalu diturunkan aparat," ujar Mathias.

Polisi belum menyebut kelompok yang menaikkan bendera Bintang Kejora di kantor Dewan Adat, Jl Dr Salasa Namudat, Fakfak. Namun di lokasi juga terdapat kelompok pro-NKRI.  Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Robert Joppy Kardinal menyayangkan aksi anarkisme di Kabupaten Fak-Fak. Apalagi aksi anarkis tersebut menyebabkan pasar dan kantor dewan adat Fak-fak dibakar.

"Tadi saya telepon staf saya di Fak-fak, informasi terkahir yang saya dapat korbannya kantor dewan adat di bakar, setelah sebelumnya membakar pasar," ujar Robert.

Beruntung menurut Robert keluarganya di Fak-fak tidak terkena dampak kerusuhan. Ia sudah berkomunikasi dengan keluarga serta stafnya di fak-fak.

"Mereka masih saudara-saudara kita, tidak mungkin menyakiti keluarga ‎saya," katanya.

Robert mengimbau kepada warga Fak-fak untuk berunjukrasa dengan damai. Aspirasi tidak disampaikan dengan cara cara kekerasan.

"Contohlah saudara-saudara kita di Jayapura yang masanya lebih banyak tapi bisa tenang. Sehingga tujuan tersampaikan, jangan justru merusak karena nanti kita yang rugi," katanya.

Baca: Pakde Karwo Mangkir dari Panggilan KPK

Pemerintah menurut Robert harus menyelesaikan masalah di Papua secara komprehensif, tidak parsial pada kasus rasial, persekusi, serta kerusuhannya saja.  Melainkan dengan menyelesaikan masalah ketimpangan sosial di Papua yang menimbulkan adanya ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Masalah untuk mencari kerja di kota susah, mereka di kota kalah oleh pendatang, itu salah satu masalah yang harus diselesaikan," ujarnya. Mabes Polri menduga pembakaran pasar oleh massa di Fakfak, Papua Barat, pada hari ini, terkait dengan aksi kerusuhan sebelumnya di wilayah Sorong.  "Kita duga itu (karena kerusuhan di Sorong). Saat ini (di Fakfak) sedang dilakukan upaya-upaya persuasif dengan elemen masyarakat," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal.

Ia mengimbau agar seluruh masyarakat memahami bahwa setiap orang diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasinya, namun tidak dengan cara anarkis.  "Boleh menyampaikan aspirasi tapi jangan anarkis. Saya kira aksi silahkan, sudah diatur UUD. Harus mengikuti aturan hukum, norma berlaku," ucapnya.

Jenderal bintang dua itu juga mengatakan pihaknya kini mengedepankan upaya pengamanan lantaran kepolisian adalah leading sector dalam pengamanan.  Terkait penambahan pasukan, Iqbal menilai hal tersebut sangat tergantung dari perkiraan intelijen. Namun, ia menyebut sudah ada 12 satuan setingkat kompi (SSK) yang dikirim dari polda-polda terdekat untuk diperbantukan di Manokwari dan Fak Fak.

"(Penebalan keamanan) Ini sangat tergantung dengan perkiraan intelijen. Kita tidak tahu eskalasinya bagaimana saat ini karena masih dikendalikan polres setempat. Tapi, Kapolda Papua Barat tentunya mengambil keputusan secara cepat mungkin dari Manokwari, atau yang baru tiba dari Kaltim agar segera dipertebal di Fakfak," ujar Iqbal.