Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Nasional

Penuh Energi Negatif, Indonesia Malu-malu Kucing Deklarasikan Status sebagai Negara Bebas

Tanpa disadari, kata Surya Paloh, nilai-nilai Pancasila mulai terkikis menuju negara kapitalis.

Editor: Frandi Piring
DIAN MAHARANI
Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (12/4/2014). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyinggung kondisi sosial Indonesia yang menurutnya sebagai negara kapitalis.

Hal itu ia katakan saat memberikan kuliah umum kebangsaan bertajuk 'Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan', di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Awalnya, ia menuturkan proses Pemilu yang menurutnya dikuasai oleh orang-orang yang memiliki sumber keuangan melimpah.

Hingga, ia mengatakan Indonesia merupakan negara kapitalis.  

"Ketika kita berkompetisi, wani piro."

"Saya enggak tahu lembaga pengkajian UI ini sudah mengkaji wani piro itu? Saya enggak tahu."

Pasangan capres dan cawapres dari poros PDIP, Joko Widodo-Jusuf Kalla didampingi Ketua Umum PKPI Sutiyoso (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandari, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Hanura Wiranto (kanan) saat acara Rakernas II Partai Nasdem di Jakarta Utara, Selasa (27/5/2014). Rakernas ini untuk kesiapan pemenangan pilres Juli mendatang.
Pasangan capres dan cawapres dari poros PDIP, Joko Widodo-Jusuf Kalla didampingi Ketua Umum PKPI Sutiyoso (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandari, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Hanura Wiranto (kanan) saat acara Rakernas II Partai Nasdem di Jakarta Utara, Selasa (27/5/2014). Rakernas ini untuk kesiapan pemenangan pilres Juli mendatang. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

"Praktiknya yang saya tahu money is power."

"Bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan."

"Above all, money is power."

"Artinya apa? Artinya sebenarnya kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini," paparnya.

Surya Paloh didampingi Maximilian Lomban.
Surya Paloh didampingi Maximilian Lomban. (TRIBUN MANADO/RYO NOOR)

Menurutnya, kini Pancasila hanya sebatas ucapan tanpa dimaknai dan diimplementasi.

Tanpa disadari, kata Surya Paloh, nilai-nilai Pancasila mulai terkikis menuju negara kapitalis.

"Kalau ini memang kita masuk dalam tahapan apa yang dikategorikan negara kapitalis," tegasnya.

Selain itu, menurutnya, dari proses pemilu lalu, menunjukkan Bangsa Indonesia terlalu banyak membuat hal-hal negatif.

Dimulai dari pertikaian antar-warga hingga politik transaksional para politikus.

"Kita sebagai bangsa yang terlalu banyak membuat energi negatif, kita bertikai satu sama lain."

"Kita dekat dengan materialistik, kita bersahabat dengan pragmatisme transaksional."

"Kita pakai jubah nilai-nilai religi, tapi kita sebenarnya penuh hipokrasi," paparnya.

Baca: KKB Papua Serang Kembali Polisi saat Olah TKP Penembakan Brigadir Hedar, Begini Penjelasan Polri

Baca: Perintahkan Serangan Balik, Menhan Ryamizard & Wapres JK Murka atas KKB Papua: Jangan Hanya Diam

Baca: Fakta-fakta Anggota Polri Tewas Disandera KKB Papua, Sempat Dilakukan Negosiasi

Amandemen UUD 1945 Perlu Kajian

Surya Paloh lantas menilai wacana amandemen terbatas UUD 1945 perlu kajian lebih lanjut.

Ia menyatakan, partainya di parlemen akan melihat seberapa jauh urgensi dari wacana amendemen tersebut.

"Saya pikir dalam pengkajian, kalau tidak menutup kemungkinan NasDem lihat mana jauh lebih berarti."

"Kita ikut segera lakukan amendemen UUD, kita kembali ke UUD 1945 seutuhnya, atau terima model dan sistem demokrasi yang seperti ini dengan segala konsekuensi?" bebernya.

Satu di antara wacana amandemen terbatas adalah menghdupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ia menilai jika amandemen tersebut membuat negara lebih baik, dia akan mendukung hal itu.

Sebaliknya, jika tidak baik, menurutnya, tak perlu ada yang diubah.

"Kalau kita anggap ini sudah paling bagus, semakin mendekati cita-cita kemerdekaan, ngapain kita ubah?"

"Tapi kalau ancam negara kesatuan, kita ini hanya berikan kebebasan berserikat yang dipaparkan dengan kelompok radikalisme, sekali lagi radikalisme, dan garis keras, perlu kita kaji," ucapnya.

Sebelumnya, MPR kepemimpinan Zulkifli Hasan (2014-2019) akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengamandemen terbatas UUD 1945.

Khususnya, pasal yang mengatur eksistensi dan kedudukan MPR.

Baca: Ahok Ungkap Nama Aslinya Saat Lahir, Bukan Ahok bahkan BTP, Mengaku Nama Ini Diberikan Sang Ayah

Baca: Adian Napitupulu Disebut Bakal Tempati Kursi Menteri Agraria, Diam-diam Dipanggil Jokowi ke Istana

Baca: KKB Papua Serang Kembali Polisi saat Olah TKP Penembakan Brigadir Hedar, Begini Penjelasan Polri

Yang intinya agar MPR diberikan kembali wewenang untuk menetapkan GBHN atau pembangunan nasional semesta berencana.

Rekomendasi tersebut nantinya akan diberikan kepada MPR periode selanjutnya, 2019-2024.

"Kita sudah sepakat perlunya amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945."

"Jadi karyanya MPR sekarang, pokok-pokok pikiran perlunya amandemen terbatas, ada bukunya, ada karyanya," katanya, Rabu (24/7/2019) lalu. (Chaerul Umam)

BERITA POPULER:

Baca: BIODATA Adian Napitupulu, Tuama Manado Anggota Aktivis 98 yang Diisukan jadi Calon Menteri Agraria

Baca: (VIDEO) Pria dan Wanita Kepergok Polisi Berhubungan di Semak-semak, Polisi: Pake Celana Dulu

Baca: 5 Fakta Baru Anggota TNI Mutilasi Kasir Indomaret, Ternyata Korban yang Biayai Sekolah Prada DP

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul: Surya Paloh: Kita Malu-malu Kucing Mendeklarasikan Indonesia Adalah Negara Kapitalis Liberal

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved