Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Nasional

Penuh Energi Negatif, Indonesia Malu-malu Kucing Deklarasikan Status sebagai Negara Bebas

Tanpa disadari, kata Surya Paloh, nilai-nilai Pancasila mulai terkikis menuju negara kapitalis.

Editor: Frandi Piring
DIAN MAHARANI
Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (12/4/2014). 

"Kita sebagai bangsa yang terlalu banyak membuat energi negatif, kita bertikai satu sama lain."

"Kita dekat dengan materialistik, kita bersahabat dengan pragmatisme transaksional."

"Kita pakai jubah nilai-nilai religi, tapi kita sebenarnya penuh hipokrasi," paparnya.

Baca: KKB Papua Serang Kembali Polisi saat Olah TKP Penembakan Brigadir Hedar, Begini Penjelasan Polri

Baca: Perintahkan Serangan Balik, Menhan Ryamizard & Wapres JK Murka atas KKB Papua: Jangan Hanya Diam

Baca: Fakta-fakta Anggota Polri Tewas Disandera KKB Papua, Sempat Dilakukan Negosiasi

Amandemen UUD 1945 Perlu Kajian

Surya Paloh lantas menilai wacana amandemen terbatas UUD 1945 perlu kajian lebih lanjut.

Ia menyatakan, partainya di parlemen akan melihat seberapa jauh urgensi dari wacana amendemen tersebut.

"Saya pikir dalam pengkajian, kalau tidak menutup kemungkinan NasDem lihat mana jauh lebih berarti."

"Kita ikut segera lakukan amendemen UUD, kita kembali ke UUD 1945 seutuhnya, atau terima model dan sistem demokrasi yang seperti ini dengan segala konsekuensi?" bebernya.

Satu di antara wacana amandemen terbatas adalah menghdupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ia menilai jika amandemen tersebut membuat negara lebih baik, dia akan mendukung hal itu.

Sebaliknya, jika tidak baik, menurutnya, tak perlu ada yang diubah.

"Kalau kita anggap ini sudah paling bagus, semakin mendekati cita-cita kemerdekaan, ngapain kita ubah?"

"Tapi kalau ancam negara kesatuan, kita ini hanya berikan kebebasan berserikat yang dipaparkan dengan kelompok radikalisme, sekali lagi radikalisme, dan garis keras, perlu kita kaji," ucapnya.

Sebelumnya, MPR kepemimpinan Zulkifli Hasan (2014-2019) akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengamandemen terbatas UUD 1945.

Sumber: Warta Kota
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved