Mendagri Tjahjo Kumolo Sebut Ibu Kota Baru Bukan Daerah Otonom Oleh Karna Itu Tak Perlu ada Pilkada

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rencana pemindahan ibu kota kian serius diperbincangkan. Presiden Joko Widodo melalui akun Instagram-nya, pada Kamis (8/8) sudah menyebut calon lokasi ibu kota baru, dengan pilihan yang mengerucut ke tiga provinsi: bisa di Kalimantan Tengah, Timur, atau Selatan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan ibu kota baru Indonesia direncanakan bukan sebagai daerah otonom.

Dikutip dari Kompas.com, Tjahjo Kumolo mengatakan ibu kota baru merupakan daerah administratif layaknya Putrajaya, Malaysia.

Hal ini menjadikan ibu kota baru tak dipimpin kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan langsung (Pilkada).

"Setahu saya enggak ada (Pilkada).

Ya nanti tanya Pak (Kepala) Bappenas," kata Tjahjo kumolo.

Baca: Presiden Jokowi akan Beri Tunjangan Khusus bagi PNS Fungsional Katagoler, Berikut Besarannya

Baca: Tak Terima Mantannya Sudah Move On, Eky Tembak si Wanita dan Pacar Barunya, Kena Perut dan Kaki

Baca: Jalan Tol Manado-Bitung Siap Digunakan, Waktu Tempuh untuk 22,5 Kilometer Berubah Drastis

FOLLOW FACEBOOK TRIBUN MANADO

Sebelumnya, isu pemindahan ibu kota semakin serius dipersiapkan pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu, ibu kota baru dipastikan akan menempati Pulau Kalimantan.

Dikutip Tribunnewswiki.com dari setkab.go.id pada Selasa (6/8/2019), 

Presiden Jokowi menyebut ada tiga wilayah yang dipertimbangkan menjadi ibu kota baru.

Tiga wilayah tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Hingga kini, beberapa alternatif lokasi ibu kota baru terus dikaji.

Presiden Jokowi mengatakan akan segera memaparkan detail setelah diputuskan.

Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) Bambang Brodjonegoromenjelaskan nantinya presiden akan memberikan arahan,

Baca: Manfaat Lain Air Kelapa, Untuk Menghilangkan Flek Hitam dan Mengatasi Jerawat

Baca: Peluang Lolos Indonesia ke Semifinal AFF U-18 2019 Sangat Besar Andai Penuhi Syarat Ini

Baca: Inilah 9 Ruas Jalan Tol Siap Diresmikan hingga Akhir Tahun 2019, Tol Manado-Bitung s/d Bogor-Kukusan

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO

agar pusat pemerintahan yang baru dibangun seperti standar kota internasional.

Nantinya, ibu kota baru ini juga akan menjadi rujukan dan acuan pengembangan kota-kota lain di Indonesia.

Bambang Brodjonegoro juga menjelaskan bahwa nantinya biaya pemindahan ibu kota berasal dari APBN,

kerja sama pemerintah-badan usaha, serta dari partisipasi swasta BUMN.

Untuk APBN, Bambang Brodjonegoro menjelaskan pemerintah akan berupaya melakukan kerjasama pengelolaan aset.

Pemindahan ibu kota merupakan proyek jangka panjang.

Bambang Brodjonegoro yang juga Kepala Bappenas menjelaskan, tahun 2020 hanya merupakan tahap awal.

Tahap tersebut meliputi penyiapan infrastruktur dasar, land clearing, dan berbagai hal lain.

Namun, ia mengungkapkan tahapan tersebut masih awal, tidak akan besar.

Selanjutnya, pada 2021 pemindahan ibu kota memasuki tahap full construction.

Pemindahan tahap pertama diharapkan dapat dilangsungkan pada 2024.

Klik Tautan Sebelumnya

Baca: Jenazah Tanpa Busana Ditemukan di Sebuah Indekos, Polisi Ungkap Identitasnya!

Baca: Untuk Mendukung Anggota DPRD, Warga Gunung Kidul Rela Lakukan Hal Ini

Baca: Potensi Kerugian Indonesia Akibat Serangan Siber Rp 478,8 Triliun

SUBCRIBE TRIBUN MANADO TV