CPNS dan PPPK 2019, Seleksi Dibuka Bulan Oktober Mendatang, Ada Formasi Khusus Bagi Tenaga Honorer

BKN usul pelamar hanya bisa ikuti satu seleksi, CPNS 2019 atau PPPK/P3K 2019.

Badan Kepegawaian Negara ( BKN) mengusulkan calon peserta seleksi ASN 2019, yakni CPNS 2019 dan PPPK/P3K 2019 tidak boleh memilih status kepegawaian.

Baca: Struktur Pengurus DPP PDIP Periode 2019-2024, Masinton: Semuanya Hak Prerogatif Ibu Megawati

Baca: Kisah 3 Orang Bersaudara yang Hidup Diterlantarkan & Bertahan Hidup dari Bantuan Tetangga

Baca: PROFIL I Nyoman Dhamantra, Anggota DPR RI dari PDIP yang Ditangkap KPK dalam OTT

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO

Jadi, calon peserta seleksi harus memilih salah satu, apakah akan mendaftarkan diri sebagai CPNS 2019 atau PPPK/P3K 2019.

"Pak kepala BKN mengatakan, hanya satu yang dipilih ya. Kalau PPPK ya PPPK, kalau CPNS ya CPNS. Kami mengusulkan itu," kata Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan saat dijumpai di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019) lalu seperti dilansir Kompas.com.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2019 di Hotel Bidakara, yang dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Selasa pagi.

Namun, rapat tersebut belum menghasilkan keputusan.

Ridwan menjelaskan, usulan itu didasarkan pada kekhawatiran akan terlalu banyaknya jumlah peserta seleksi ASN 2019 apabila setiap orang bisa mendaftar CPNS dan PPPK. Hal itu, kata dia, akan menyulitkan BKN.

Baca: Kongres V PDI-P, Spekulasi Ketua Harian dan Wakil Ketua Tak Terbukti, Berikut Struktur DPP

"CPNS bisa juga ikut PPPK, jadi dua kali kan. Itu kesulitan-kesulitan yang disampaikan Pak kepala BKN tadi," ujar Ridwan.

Seleksi CPNS 2019 sendiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. Belum diketahui tanggal pelaksanaan seleksi tersebut.

Dijumpai dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, rapat koordinasi selama dua hari ini membahas perhitungan anggaran APBN dan APBD yang juga menentukan jadwal penyelenggaraan rekrutmen CPNS 2019.

"Hasil rakor ini akan disusun jadwalnya. Ini akan dibahas dua hari ini, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya," kata Syafruddin dalam rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

"Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN Pemerintah Pusat juga APBD," lanjut dia.

Bulan April 2019 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta para kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru-guru honorer baru untuk mengajar.

Jika butuh tenaga pengajar, kepala sekolah diminta untuk mengangkat kembali tenaga pengajar yang telah pensiun.