Megawati Tolak Posisi Waketum dan Ketua Harian, Tegaskan Kader yang Akan Jadi Menteri Harus Kompeten

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali terpilih pimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Megawati Soekarnoputri kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara aklamasi.

Oleh sebab itu Megawati Kembali akan memimpin Banteng untuk periode 2019-2024.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak ada jabatan ketua harian maupun wakil ketua umum di tubuh partai berlambang kepala banteng moncong putih yang dipimpinnya.

Megawati mengaku dirinya mendengar berbagai wacana mengenai jabatan baru dalam partainya seperti ketua harian dan wakil ketua umum.

Ia membaca bahwa usulan itu mungkin karena kaget soal percepatan kongres yang harusnya 2020 menjadi 2019.

Hal itu disampaikan Megawati usai dikukuhkan sebagai ketua umum periode 2019-2024 dalam Kongres V PDIP, di Grand Inna Beach Hotel, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019) malam.

Baca: Jelang Pengucapan Tomohon, Ronny Terima Pesanan Hingga 60 Ekor Babi Buat Pengucapan

Baca: Polisi Amankan Eksekusi Bangunan Gereja oleh PN Manado, Ormas Ini Menolak Keras Tindakan Eksekusi

Baca: Kongres V PDI Perjuangan di Bali Habiskan Anggaran Rp 17,6 Miliar

FOLLOW FACEBOOK TRIBUN MANADO

"(Muncul pertanyaan, red) Apakah ibu takkan jadi ibu ketua umum lagi, apakah ibu akan menyerahkan kepada ketua harian. Apakah ibu akan bikin posisi wakil ketua umum. Sekarang sudah kelihatan, semua itu tidak ada," kata Megawati.

"Saya tetap ketua umum yang diberi hak prerogatif dan membentuk DPP Partai," tambahnya.

Kesempatan itu sekaligus dijadikan Megawati untuk bicara juga soal isu kabinet diisi kalangan muda milenial.

Hal pertama yang ditekankan Megawati, dirinya bukan tidak mendukung jika ada anak muda yang masuk dalam kabinet.

Ia pun menegaskan bukan merendahkan kualitas anak-anak muda.

Hanya saja mendikotomikan tua dan muda untuk menjadi syarat seseorang masuk kabinet, bagi Megawati, bersifat rawan dan rapuh.

Berdasarkan pengalamannya, seorang anak muda yang dikenal pintar belum tentu bisa berhasil di tingkat pemerintahan negara.

Baginya, faktor penting yang bisa menjembatani adalah pengalaman di bidang politik.

Baca: Kabar Terbaru Nunung Srimulat: Hampir 3 Minggu di Penjara, Polisi Ungkap Belum Ada Ketergantungan

Baca: Diduga Simpatisan HTI, Layakkah Enzo Dipecat dari Taruna Akademi Militer TNI? Ini Reaksi Menhan

Baca: Gaji dan Tunjangan ASN Disetarakan Supaya Tak Ada Kesenjangan

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO

"Dari pengalaman saya, minimal kalau masuk politik, harus ada minimal anggota DPR dulu. Bukan mau men-judge seseorang itu qualified atau tidak ya. Bukan saya tidak promilenial. Tapi ini masalah bangsa dan negara.

Jadi harus yang kompeten, punya pengalaman bidang politik," ucap Megawati.

Ia mencontohkan, bila seorang anak muda dinilai berhasil menjalankan perusahaan, belum tentu berhasil di pemerintahan.

Sebab sebuah perusahaan adalah milik pribadi, dimana pekerja bisa dipecat dan direkrut setiap waktu.

Kondisi itu berbeda bila di pemerintahan. Dimana dia harus bisa mengendalikan pegawai negeri sipil (PNS).

"PNS ini, dia stay. Dia membentuk karir dari bawah," ujar Megawati.

Maka itu, Megawati minta sebaiknya dikotomi tua dan muda tak diberlakukan dalam konteks kabinet pemerintahan ke depan.

Soal kemampuan di politik, Megawati menjelaskan bahwa seseorang itu minimal harus bekerja mendapatkan rekomendasi partai.

Setelah itu, harus bekerja keras lagi ketika turun di masyarakat.

Dan ketika terpilih dan bekerja di parlemen, dia akan tahu bagaimana sulitnya membuat undang-undang karena harus melobil sekial parpol.

"Jadi dia harus berkomunikasi dengan banyak pihak. Artinya dia berpengalaman," jelas Megawati.

"Saya harap media bisa memberi penjelasan kepada rakyat untuk bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar mampu dan memiliki pengalaman untuk menjadi pemimpinnya," tutupnya.

Baca: Penampilan Selvi Ananda Menantu Presiden Jokowi Saat Kenakan Outfit Monokrom, Harganya Rp 300 Juta

Megawati Pimpin PDIP 2019-2024

 Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali terpilih pimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Megawati Soekarnoputri kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara aklamasi.

Oleh sebab itu Megawati Kembali akan memimpin Banteng untuk periode 2019-2024.

Pengukuhan Megawati sebagai ketua umum dilakukan secara tertutup dalam sidang Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

"Tadi saya sebagai pimpinan sidang menanyakan kepada seluruh utusan sidang Kongres V dan serentak mereka menyetujui secara aklamasi," ujar Ketua Sidang Kongres V Soerya Respationo saat memberikan keterangan seusai sidang.

Soerya menjelaskan, dalam sidang kongres tersebut seluruh utusan dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyampaikan pandangan umum.

Sebanyak 514 utusan DPC meminta kesediaan Megawati untuk kembali menjadi ketua umum.

Begitu juga dengan perwakilan dari luar negeri, yakni Belanda dan Malaysia.

"Kesemuanya aklamasi, memohon kesediaan Ibu Mega Soekarnoputri untuk memimpin PDIP periode 2019-2024," kata Soerya.

Setelah resmi dilantik, Megawati menjadi ketua umum terlama sebuah partai politik di Indonesia.

Megawati kembali menjadi ketua umum untuk lima tahun ke depan.

Diketahui Megawati mendirikan dan menjadi Ketua Umum PDIP sejak tahun 1999.

Dengan demikian Megawati telah memimpin partai berlambang banteng itu sekitar 20 tahun.

Megawati juga sempat menjadi Presiden kelima RI periode 2001 hingga 2004, menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur.

Baca: Kehangatan Keluarga Mbah Moen Saat Temui Habib Rizieq di Makkah, Singgung Pesan Almarhum

Momen salam hormat Prabowo dapat balasan dari Megawati

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat memberikan salam hormat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menghadiri pembukaan acara Kongres V PDIPdi Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

Peristiwa itu bermula ketika Megawati menyampaikan pidato politiknya sebelum membuka kongres secara resmi.

Di sela-sela pidatonya, Presiden ke-5 RI itu bercerita mengenai rasa kesalnya ketika Prabowo memindahkan posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Solo, Jawa Tengah, pada masa kampanye Pilpres 2019 lalu.

Seperti diketahui Jawa Tengah merupakan basis pendukung PDIP dan disebut menjadi lumbung suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun upaya Prabowo gagal mencuri suara di Jawa Tengah karena Megawati sebelumnya sudah menginstruksikan seluruh kadernya untuk bergerak.

Megawati pun berkelakar agar pada Pemilu mendatang, sebaiknya Prabowo berkoalisi saja dengan PDIP.

"Makanya kalau nanti (pemilu), dekat-dekat dengan saya ya," ujar Megawati.

Mendengar hal itu, sontak Prabowo berdiri dari kursinya.

Mantan Danjen Kopassus itu kemudian memberikan salam hormat kepada Megawati sambil tersenyum.

Seluruh kader partai berlambang banteng hitam itu pun bersorak dan bertepuk tangan melihat peristiwa itu.

Sementara dari tempat berpidato, Megawati tampak tertawa sambil sedikit membungkukkan badan ke arah Prabowo.

Ia kemudian meneruskan pidato politiknya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati memang mengundang Prabowo secara khusus untuk datang ke kongres.

Undangan itu disampaikan langsung oleh Megawati saat bertemu Prabowo di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/7/2019) lalu.

Selain Prabowo, PDIP juga mengundang Zulkifi Hasan dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR juga Ketua Umum PAN.

Namun Zulkifli tidak dapat hadir dan diwakilkan oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca: Tak Banyak Orang Tahu, Ini Deretan 13 Fitur Canggih WhatsApp, Kamu Wajib Coba!

Baca: Komentari Barbie Kumalasari, 3 Kakak Fairuz A Rafiq Tertawa dan Ungkap Hal Ini

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini, Jumat 9 Agustus: Hari yang Sibuk bagi Aries, Aquarius ada Masalah Keuangan

SUBCRIBE TRIBUN MANADO TV