NU Sulut Serukan Pemerintah Harus Evaluasi Ormas Tak Jalankan Nilai Pancasila

NU Sulut Serukan Pemerintah Harus Evaluasi Ormas Tak Jalankan Nilai Pancasila

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hubungan Pemerintah dan FPI jadi panas belakangan ini, buntut belum diterbitkan perpanjangan izin organisasi.

Rais Syuriyah PWNU Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur menilai pemerintah punya kewenangan dalam melegalisasi organiasi masyarakat.

Kemudian pertimbangan ada organisasi yang ditolak dilegalkan maka pemerintah sudah melakukan.

"Tentunya diharapkan pemerintah menjaring mana organisasi yang bisa disahkan dilegalkan di tanah air ini, " kata dia kepada tribunmanado.co.id, Kamis (8/7/2019).

Semua organisasi tentunya tak hanya FPI, syaratnya kan menerima Pancasila, UUD 45 dan NKRI.

"Jangan kemudian ada organisasi yang menyuarakan pertentangan dengan Pancasila dan mengganti dasar negara maka tidak bisa dilegalkan," kata dia.

BERITA POPULER:

> Imam yang Suruh TNI Bakar Jasad Kasir Indomaret Ditemukan Mengapung hingga Prada DP Beli Gergaji

> Prabowo Gabung Pemerintah Demi Kepentingan Capres 2024, Pengamat: Megawati Sulit Menolak

> Ada Sosok Wanita Pakai Tutup Kepala Warna Putih di Sidang Kasus Oknum TNI Mutilasi Kasir Indomaret

NKRI sudah harga mati, kesepakatan anak bangsa tidak berubah sejak zaman kemerdekaan.

Ada organiasi manapun itu, harus jelas kalau tidak ditolak.

"Pemerintah diharapkan jangan sembarang mengakui memberi leglitas kepada organiasi menantang pemerintah dan NKRI, " ujar dia.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO:

“Jangan cuma manis di mulut mengakui Pancasila, tapi harus jelas sikap organisasi itu, dalam aktivitasnya menunjukkan nilai-nilai Pancasila,” imbuhnya.

"Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya itu menjalankannya sesuai ajaran masing-masing, " kata dia lagi.

Semua organisasi, harus jadi orgnisasi menyejukkan, bukan masanya lagi menjadi organiasi menentang pemerintah. Mau mengkritik silahkan, tapi harus berkualitas dan membangun.