Kader Potensial PDIP Bisa Gantikan Jokowi Rebut Pilpres 2024, Ini Penjelasannya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemilihan Presiden ( Pilpres) Tahun 2024 masih sangat jauh, namun persiapannya sudah disiapkan dari sekarang.

Nama Kader-kader dari masing-masing partai telah bermunculan untuk menggantikan posisi Joko Widodo ( Jokowi) 5 Tahun mendatang. 

Partai PDI Perjuangan, tengah memutar otak mengusung calonnya untuk bertarung kembali.

Jika salah memilih kader, tahta Presiden Indonesia akan bergeser ke Partai lain.

Berbagai nama potensial dari partai berlambang banteng itu kini telah nampak .

Sosok Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini dinilai bisa menggantikan sosok Jokowi untuk diusung oleh PDI Perjuangan ( PDI-P) pada Pemilu 2024 mendatang.

Mereka dinilai mampun mendulang suara memenangkan pertarungan Pilpres 2024.

"Pak Ganjar punya panggung sebetulnya karena Gubernur, bisa jadi batu lompatan menunggu tangga Pilpres 2024," ujar Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Minggu (4/8/2019).

BERITA TERPOPULER: PROFESI Ahok Sekarang Terbongkar, Diluar Dugaan!

BERITA TERPOPULER: Masih Ingat Pak Tarno? Pesulap Kawakan Nikahi Pramugari, Diduga Bangkrut, Begini Kondisinya Sekarang

BERITA TERPOPULER: Tersangka Kasus Cabul Tanggung Jawab & Bersedia Nikahi Korban, Polisi: Sudah Dimediasi

Menurut Pangi, Ganjar yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu merupakan figur yang memungkinkan sebagai pengganti Jokowi.

Kendati demikian, Pangi mengingatkan agar Ganjar menjaga citranya tetap baik sampai Pilpres 2024. 

"Karena citra beliau sempat terganggu oleh kasus E-KTP, tetapi kan sudah clear bahwa beliau tidak terbukti korupsi," ujar dia.

Ia mencontohkan, selama ini dalam sosok Jokowi melekat citra sederhana dan merakyat.

Oleh karena itu, kata dia, Ganjar pun harus mempunya citra tersendiri yang dapat menjadi ciri khasnya jika ingin menonjol. 

"Termasuk beliau harus menjelaskan agar masyarakat dan rakyat Indonesia tahu sepak terjang dan keberhasilan beliau menata Jawa Tengah," kata dia.

"Sehingga beliau memantaskan diri menjadi calon presiden dari PDI-P di tahun tersebut," ucap dia.

Sementara itu, sosok Tri Rismaharini dinilai Panggi berpeluang menggantikan Jokowi sebagai calon presiden yang diusung PDI-P kelak.

Namun, menurut dia, akan lebih baik jika Risma turut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2022 terlebih dahulu.

"Lalu Pada Pilpres 2024 bisa maju lagi bertarung menjadi calon presiden," ujar dia.

"Risma dan Ganjar punya potensi sebagai penganti Jokowi karena kedua tokoh tersebut yang punya panggung sebagai wali kota dan gubernur," kata Pangi.

Namun, yang lebih penting, kata dia, harus ada restu terlebih dahulu dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P untuk tiket calon Presiden 2024.

Sebab, tidak mudah untuk mendapatkan tiket tersebut dari Megawati apabila Puan Maharani dan Prananda Prabowo yang merupakan putra-putrinya disiapkan menjadi capres atau cawapres pada 2024 mendatang.

Berita Populer: Ramalan Zodiak Hari Ini Senin 5 Agustus 2019: Virgo Perhitungan, Leo Jangan Menyerah

Berita Populer: Listrik Ibukota Padam Karena Sabotase?, Ini Penjelasan Direktur Utama PLN

Berita Populer: Lepas Rindu Para Penjaga Perbatasan, Ketika Jarak Bukan Lagi Perkara

Kabar Selebritis Tribun Manado:

Baca: Baru 3 Bulan Menikah, Raja Thailand Lantik Mantan Pacar Jadi Selir di Depan Istri Sah

Baca: Sempat Berseteru dengan Krisdayanti, Intip Potret Mantan Istri Raul yang Dinikahi Polisi Portugal

Baca: Pernah Tak Merestui, Ayah Cut Meyriska Ungkap Alasan Beri Restu pada Roger Danuarta Nikahi Putrinya

Ahok Disebut Kuda Hitam Pilpres 2019

Rully Akbar selaku peneliti LSI Denny JA mengatakan, nama Ahok BTP berpeluang besar menjadi 'Kuda Hitam' yang memberi efek kejut pada kontestasi Pilpres 2024.

"Bisa jadi Basuki Tjahaja Purnama masuk sebagai sosok misterius, Mr X yang nomor 15 (jumlah nama yang diprediksi masuk kandidat capres) tadi. Dia menjadi sosok yang memberi efek kejut ke depan nanti ketika di 2024 nanti," kata Rully di Kantor LSI Denny JA, Selasa (2/7/2019) pada Kompas.com.

Namun, sebelumnya prediksi soal karier Ahok di dunia politik terutama pemerintahan pernah dikomentari oleh pakar hukum tata negara Mahfud MD.

Mahfud MD memberikan tanggapannya mengenai spekulasi Ahok yang juga sempat masuk dalam survei tokoh paling populer saat calon presiden (capres) 2019.

Pasca menjadi terdakwa kasus penistaan agama, elektabilitas Ahok sebagai politikus pun tidak sepenuhnya menurun, seperti yang dilaporkan tiga lembaga survei yaitu Poltracking Institute, Indo Barometer, dan Median.

Namun, menurut Mahfud MD, kesempatan Ahok sudah tertutup untuk menjadi capres, calon wakil presiden (cawapres), maupun menteri sekalipun.

"Tidak bisa (mencalonkan) kalau untuk presiden dan wakil presiden, karena dia (Ahok) dihukum dua tahun, dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih, itu sudah pasti tidak bisa, jadi menteri juga tidak bisa," kata Mahfud MD dalam tayangan Aiman Kompas TV yang dipublikasikan Youtube, tahun 2018 silam.

Namun, Mahfud menambahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki vonis tertentu untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

Vonis MK dahulu menyatakan bahwa orang yang sudah keluar dari tahanan bisa mencalonkan diri.

Kini, keputusan MK tersebut telah tertuang dalam UU Pilkada yang menyebutkan bahwa terdakwa yang keluar tahanan harus mengakui dirinya pernah menjadi mantan tahanan tanpa dibatasi waktu lama tahanan oleh MK.

Hal tersebut tidak berlaku bagi capres, cawapres, maupun menteri.

"Jadi gubernur, wakil gubernur, walikota, bupati, tidak ada masalah?," tanya Aiman.

Mahfud menjawab tidak ada masalah jika Ahok mencalonkan diri menjadi jabatan-jabatan tersebut.

"Presiden, wakil presiden, menteri tidak bisa karena undang-undangnya berbeda dan setiap pengujian MK itu hanya berlaku untuk undang-undang yang bersangkutan," jawab Mahfud MD.

Sementara itu, dari analisis LSI Denny JA, walaupun Ahok BTP tidak ada dalam 15 tokoh berpotensi maju sebagai capres 2024 namun ia bisa menjadi kuda hitam.

Rully menuturkan, nama Ahok BTP saat ini belum masuk bursa karena statusnya yang tidak memegang jabatan pemerintahan maupun jabatan partai politik tertentu.

Menurut Rully, peluang Ahok BTP akan lebih besar jika ia mendapat amanah mengisi pos-pos penting, sehingga dapat menunjukkan kinerjanya dan kembali mencuri perhatian publik.

"Kita belum tahu gebrakan BTP ke depan, ya. Apakah bisa jadi nanti dimasukkan sebagai menteri atau ke depan menjadi kepala daerah di tempat lain, kita belum tahu apa yang akan dilakukan BTP," ujar Rully.

Rully menambahkan, Ahok BTP juga bisa mengubah citranya sebagai eks narapidana bila menunjukkan prestasi di jabatan baru yang mungkin akan disandangnya.

"Ketika dia misalnya nanti sudah mulai aktif kembali di jabatan-jabatan publik, dari situlah Pak Ahok bisa menunjukkan prestasi ke depannya supaya ada efek pemilih untuk memilih Ahok sebagai the next president," kata Rully.

Jangan Seperti Demokrart

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, PDI-P harus bisa melihat apa yang terjadi dengan Demokrat di tahun 2014.

Saat nama Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa nyapres lagi, partai berlambang mercy itu mengalami penurunan suara.

Menurut dia, hal tersebut terjadi karena pemilu di Indonesia di desain untuk mencetak satu perilaku pemilih yang cenderung kuat didasarkan personalisasi politik, ketokohan, ketimbang institusional partai.

"Ketika Pak jokowi tidak bisa maju lagi 2024, skenario buruk seperti dialami Demokrat 2014 bisa menjadi terulang," jelas Burhanuddin.

Untuk itu, Burhanuddin menyarankan PDI-P untuk terus melakukan rekrutmen serta kaderisasi yang kuat. Ini khususnya untuk para kader yang diusung sebagai kepala daerah hingga calon legislatif.

"Kalau PDI Perjuangan gagal rekrutmen caleg, yang tidak hanya punya ikatan ideologis, tapi juga kedekatan dengan pemilih yang kuat untuk menarik pemilih caleg secara personal, sulit mencetak hattrick di 2024," kata dia.

Namun, ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menilai soal ketokohan Jokowi bukan sebuah hal absolut. Sebab dalam Pemilu 2019, ada wilayah dimana mengidentikkan partai dengan Jokowi justru memeroleh penolakan.

"Ketika di suatu wilayah itu tak suka si capres, maka si caleg takkan mau kampanyekan si capres. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar figur capres itu akan paling menentukan?" kata Andreas dalam diskusi itu.

SUBCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO TV:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Belum Punya Pengganti Jokowi Jadi Tantangan Serius PDI-P pada 2024 dan di Kompas.com dengan judul Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini Dinilai Bisa Gantikan Sosok Jokowi serta di Tribunnews.com dengan judul Peluang Ahok Tertutup Jadi Calon Menteri Jokowi, Ini Penyebabnya