Wacana Rektor Asing Pimpim Kampus Negeri Dikritik: Harusnya Meristekdikti Malu

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Rencana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir merekrut rektor dari luar negeri memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) menuai kritik.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Mohamad Nasir selaku Menristekdikti telah gagal dalam memodernisasi kampus. "Kita kan justru nanyanya ke Menristekdikti punya konsep nggak dalam memordenisasi dan membangun kampus kelas dunia? Menterinya yang kita tanya. Ini kan kayak sebenarnya mau buang badan terus," kata Fahri di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (31/7).

Menurut Fahri, menteri merupakan orang pilihan yang dianggap mampu menyelesaikan masalah di bidangnya. Jika solusi yang ditawarkan menteri hanya menunjuk merekrut orang asing sebagai rektor, maka menteri tersebut seperti tidak bekerja.

Baca: Tim Teknis Novel Periksa CCTV Lagi: Masa Kerjanya Lebih Lama dari Target Presiden

"Lah sampeyan jadi menteri, apa kerjaannya? gitu loh. Kita kan nanyanya ke dia, bukan kita. Yaa lagi-lagi menyerah, tunjuk orang asing. Lah kita ini membentuk kabinet dan memilih menteri-menteri ini sebagai menteri, kan kita anggap karena dia jago membereskan itu," kata Fahri.

Menurut Fahri, seharusnya Menristekdikti malu ketika menawarkan solusi perekrutan orang asing menjadi rektor di Indonesia. Sebab, hal itu mengecilkan bangsa Indonesia sendiri. Padahal, bangsa Indonesia sendiri mampu memodernisasi kampus.

"Harusnya malu dia sebagai menteri nggak sanggup memordenisasi kampus. Bukan malah sedikit-sedikit cari rektor asing. Ya sudah semua saja kita nontonin orang asing kerja buat kita, seperti zaman Bbelanda dulu. Nanti anggota DPR-nya orang asing juga," katanya.

Menurut Fahri, seharusnya pemerintah memiliki konsep yang jelas dalam meningkatkan kualitas jika ingin perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 besar universitas terbaik di dunia. Kemudian konsep tersebut dijalankan Kemenristekdikti sebagai institusi pengelola sektor pendidikan.

Ia menekankan, rencana mengundang rektor asing tidak menjamin dapat meningkatkan ranking ketika tidak ada konsep yang jelas dari pemerintah.

Ia juga berpendapat, seharusnya konsep dalam memodernisasi kampus datang dari pemerintah, bukan pihak asing. "Masalahnya kalau pemerintah enggak punya konsep untuk memperkuat kampus, ya lemah sendiri," kata Fahri.

Baca: Adik Prabowo Masuk Bursa Kabinet Jokowi

Penolakan juga datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR, Reni Marlinawati. Anggota DPR dari dari Fraksi PPP itu menilai, ide perekrutan rektor dari asing adalah ide lama. Ia meminta pemerintah mencari solusi lain untuk meningkatkan kualitas PTN Indonesia. "Padahal, kunci ada di pemerintah sebagai pihak regulator," kata Reni.

Menurut Reni, selain akan bertentangan dengan berbagai aturan seperti Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, rencana tersebut menunjukkan kurang maksimalnya Kemenristekdikti dalam membentuk sistem pendidikan tinggi yang visioner dan adaptif dengan perkembangan zaman. "Kita jangan latah dengan menempel salin cara yang diterapkan oleh negara lain dengan impor," sebut Reni.

Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, tidak mempersoalkan rencana Kemenristekdikti mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin PTN. Ia justru menilai baik tujuan menjadikan perguruan tinggi negeri di Indonesia mencapai rangking 100 besar dunia. "Era sekarang kita sedang berkompetisi dengan yang lain. Harus mampu menarik SDM terbaik dunia datang dan berkarya di Indonesia," ujar Mardani.

Namun, ia menekankan perlunya selektifitas dan diberikannya syarat berupa peningkatan dalam Key Performance Indicators (KPI) atau penilaiaan hasil kerja bagi rektor asing yang memimpin kampus negeri. Para 'rektor impor' itu harus mampu meningkatkan indeks pergurutan tinggi yang dipimpinnya dalam waktu lima tahun.

"KPI yang tegas dalam lima tahun posisi Univeristas yang ditanganinya indeksnya naik," tegas anggota DPR RI ini.

Ia menyarankan agar hanya lima PTN yang menggunakan rektor asing. "Karena saya yakin ada banyak kualifikasi rektor lokal yang tidak kalah dibanding dari luar negeri. Tapi kita juga mesti terbuka dengan fakta bahwa kualitas memang tidak dapat dikarbit," ucapnya.