DPRD Sumut Tanya Nasib Pemekaran Daerah, Asisten I Sulut: Kami Mati Langkah

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyambangi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (25/7/2019).

Pertemuan tersebut membahas soal peluang pemekaran daerah.

Di Sulut, mengemuka pemekaran Provinsi Bolmong Raya, dan Provinsi Nusa Utara.

Di Sumut, ada rencana pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dan Sumatera Tenggara.

Fajar, Anggota Komisi A DPRD Sumut mengatakan, permasalahan saat ini moratorium pemekaran daerah.

Kondisi yang sama dihadapi juga Sulut tapi, ia mempertanyakan sejauh mana Sulut mendesak, atau gerakan lanjutan dikontinyu di level pusat

Baca: Menyimpan Tomat di Kulkas Ternyata Berbahaya, Ini Alasannya!

Baca: Mengapa Kucing Jantan Belang Tiga Sangat Sulit Ditemukan? Ini Penjelasannya!

Baca: Turunkan Berat Badan Dengan Olahraga Lari, Simak 6 Tipsnya

"Sumut dan Sulut, ada arisran yang sama soal pemekaran," kata dia.

Sejauh ini, kata Fajar sudah didesak politik, tapi nampaknya moratorium tak bergeming

Dolly Siregar, personel Komisi A lainmya juga, pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara pun terhenti.

Usulan lama tak bisa pakai, ada persyaratan luasan dan jumlah penduduk, sebab itu usulan harus diperbaharui.

Asisten I Pemprov Sulut, Edison Humiang mengatakan, prestasi pemekaran Sulut yakni Provinsi Gorontalo.

Setelah 19 tahun, aspek perkembangan provinsi ini sudah menandingi Sulut.

Langkah moratorium kata Edison cukup disesalkan, pemekaran esensinya untuk mendekatkan pelayanan dan menggali potensi

"Saat ini apakah ada langkah politik? Selama morotorium belum dicabut maka kami mati langkah, mati suri, " ujar dia.

Edison berpendapat selama morotorium dicabur kemudian ada ketentuan baru daerah pemekaran, itu sebagai penolakan halus.