Amien Rais Minta 45 Persen Kursi Pemerintahan untuk Kubu Prabowo-Sandi, Hasibuan: Koalisi Berakhir

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ingin agar aspirasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 diakomodasi oleh pemerintahan Jokowi-Maruf.

Amien Rais menyebut syarat rekonsiliasi yakni pembagian kursi 45 persen untuk kubu Prabowo-Sandi, dan akomodir PA 212.

Hal itu dijelaskan oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo terkait pernyataan Amien Rais terkait rekonsiliasi dengan pembagian kursi 55:45.

"(Pernyataan Amien Rais) mengakomodasi aspirasi dan perjuangan para pendukung Prabowo, termasuk tentunya jemaah 212," ujar Dradjad saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2019).

Dradjad menjelaskan, usul pembagian kursi dalam pemerintahan sebesar 55:45 mengacu pada persentase perolehan suara pilpres yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan demikian, jika sebanyak 45 persen kursi di pemerintahan diberikan kepada kubu Prabowo, dukungan terhadap pemerintah menjadi 100 persen.

Baca: Amien Rais Beri Kesempatan Jokowi Selama 5 Tahun, Ini Respons Mahfud MD

Baca: Amien Rais Beberkan Surat Prabowo: Begini Permintaannya

Baca: Rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi Disetujui Amien Rais, Tapi ada Syaratnya

"Artinya, nanti 55 ditambah 45 sama dengan 100 persen, itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres," kata Dradjad.

Sementara itu, lanjut Dradjad, platform perjuangan atau aspirasi PA 212 telah masuk ke dalam visi misi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait Pilpres 2019.

Dradjad tidak menjelaskan secara spesifik mengenai aspirasi PA 212 yang ia maksud.

Namun, seperti diketahui, pada September 2018 Prabowo menandatangani 17 poin pakta integritas hasil ijtima ulama dan tokoh nasional II.

Beberapa poin pakta integritas antara lain menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, serta ketersediaan sandang dan papan.

Ada pula soal hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia.

Selain itu, memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah disangkakan.

Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman.

"Karena itu sangat logis jika Pak Amien meminta platform perjuangan Prabowo dan pendukungnya dimasukkan oleh Pak Jokowi sebagai bagian dari platform nasional," kata Dradjad.

"Artinya, akan terjadi 'Rekonsiliasi Platform' antara 'Platform Jokowi' dan 'Platform Prabowo'.

Bagaimana rinciannya? Tentu perlu tim ahli dari kedua pihak untuk merumuskannya," ucapnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengungkapkan dua syarat rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kedua syarat itu ialah diterimanya ide yang diajukan kubu Prabowo dan pembagian kursi 55:45.

Jika tidak, pihaknya memilih jadi oposisi.

Amien menilai rekonsiliasi mestinya didasarkan atas kesamaan program atau platform.

Platform yang perlu disamakan adalah soal kedaulatan pangan, energi, tanah, hingga air.

Sebelumnya, Amien Rais menanggapi positif Pidato Kebangsaan Jokowi, dan lantas meminta Partai Amanat Nasional tak bergabung ke pemerintah.

Ketua Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan pun sepakat dengan pernyataan Amien Rais soal memberi kesempatan pada Jokowi-MAruf memimpin Indonesia, hingga lima tahun ke depan.

Menurut Zulkifli Hasan, bahasa Amien Rais tersebut versi halus dari sikapnya yang mendoakan agar Jokowi-Maruf sukses memimpin Indonesia.

"Itu bahasa pak Amien saya kira itu bahasa yang paling halus ya.

Kalau bahasa saya kita dukung dan kita doakan agar pak Jokowi dan kyai Ma'ruf sukses memimpin Indonesia.

Sehingga kita berubah menjadi lebih baik lebih adil dan lebih sejahtera yan saya kira subtansi nya sama," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis, (18/7/2019).

Mengenai permintaan Amien Rais agar PAN tidak masuk koalisi, Zulkifli menjawab diplomatis.

Ia mengatakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak ada koalisi atau oposisi yang pemanen.

Koalisi menurutnya didasarkan pada Pancasila dengan musyawarah mufakat.

"Oposisi dan tidak itu tidak tepat bisa saja dipusat kota tidak bersama, atau bersama tapi di daerah berbeda.

Ya contohnya misalnya di Lampung kami dengan Golkar sama partai-partai lain, di Sulawesi Selatan kita bersama PDIP dan Nasdem.

Jadi kita menganut Pancasila sistemnya musyawarah mufakat, Musyarawah mufakat itu bisa sepakat untuk sepakat, bisa juga sepakat atau tidak sepakat," katanya.

Indonesia menurut Zulkifli tidak seperti sistem politik di Amerika yang terdiri dari dua partai. Indonesia menganut multi partai, sehingga ada yang namanya musyawarah dalam mengambil sikap atau keputusan.

"Di sini tidak tapi di daerah lain kita bisa bersama-sama itu saya kira," kata Zulkifli.

Sebelumnya Amien Rais setuju dengan pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi. Hanya saja Amien meminta pertemuan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan power sharing atau bagi bagi kekuasaan.

Bahkan Amien yang menjabat dewan kehormatan PAN meminta partainya tidak masuk ke dalam koalisi pemerintah.

BERITA POPULER:

Baca: Kalah di Awal Indonesia Open 2019, Sebelum Pulkam Pebulu Tangkis Tercantik di Dunia Berburu Batik

Baca: 2 Kesalahan Fatal Ini yang Bikin Ahok Tolak Berhubungan dengan Veronica Tan

Baca: Kelelahan Setelah Syuting Bareng, Gempi Bersandar di Bahu Rafathar, Reaksi Rafathar Bikin Baper

Incar Jabatan

PAN kembali menegaskan langkah politiknya untuk bergabung di Pemerintahan Jokowi, lima tahun mendatang.

Sikap PAN ini ditegaskan Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan.

Bara hasibuan menyatakan partainya itu siap untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengungkapkan partainya bisa ikut andil menjadi bagian dari Pemerintah.

Yakni dengan ikut mengambil alih posisi di pemerintahan hingga pimpinan di parlemen.

"Saya pikir kan manifestasi macam-macam.

Tentu bisa di pemerintahan, bisa di pimpinan DPR, MPR.

Tentu kita perlu tempat yang bisa bekerja nyata untuk bantu Jokowi.

Apakah di pemerintahan, kabinet, atau di parlemen itu manifestasi macam-macam," ungkap Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ia menambahkan, keberadaan koalisi Prabowo - Sandi sudah berakhir.

Posisi Partai Amanat Nasional saat ini tidak berada dalam kubu mana pun.

Ia mengatakan mayoritas kader di tingkat provinsi menginginkan Partai Amanat Nasional untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan.

"Ada yang menyatakan terang-terangan bergabung dengan Pemerintahan Jokowi yang dinilai sebagai langkah yang realistis dan logis sebagai positioning PAN lima tahun ke depan," terangnya.

Ia mengakui, jika nantinya PAN bergabung, maka akan memerlukan komitmen baru karena PAN berada di kubu Prabowo-Sandi.

Ia menyebut, hal tersebut bisa dibicarakan dan menurutnya, meski Jokowi menang, partai koalisinya tak bisa mengambil seluruh 'jatah'.

"Kami mengerti kebutuhan sekarang ini Pak Jokowi sebagai pemenang dan partai koalisinya mempunyai sikap mereka tidak bisa winner take all.

Bahwa dengan tantangan dan polalirasi yang sangat tajam ini perlu membangun pemerintahan yang inclusive government," pungkas Bara Hasibuan. (*)

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Amien Rais Minta 45 Persen Kursi Pemerintahan untuk Kubu Prabowo-Sandi, Termasuk Akomodir PA 212,

Tonton: