Sulawesi Utara
DPRD Berikan 23 Catatan Untuk Gubernur Olly Dondokambey, Ini Rinciannya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menerima pertanggungjawaban Gubernur penggunaan APBD Tahun anggaran 2018.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Handhika Dawangi
TRIBUNMANADO.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menerima pertanggungjawaban Gubernur penggunaan APBD Tahun anggaran 2018.
Enam Fraksi sepakat Pertanggungjawaban APBD ditetapkan jadi peraturan daerah dalam sidang paripurna, Senin (8/7/2019).
Dalam sidang tersebut, hadir 32 dari total 45 Anggota DPRD Sulut.
Persetujuan DPRD dibacakan oleh Anggota DPRD Sulut, Edwin Lontoh dari Fraksi Demokrat.
"Sebagaimama penjelasan gubernur 2 Juli 2019 mendapat respon positif DPRS dengan melakukan pembahasan," ungkap dia.
Setelah pembahasan DPRD pun sepakat "DPRD menerima dan menyetujui ranperda pertanggungjawaban Gubernur dijadikan perda," ujarnya.
Ia merinci lima penekanan bagian dari catatan DPRD.
Pertama, menyangkut Silpa 2018 cukup besar, perencanaan anggaran diperbiaki dan diperkuat
Secepatnya menyelesaikan inventarisir aset. Kemudian, ganti rugi pembebasan lahan secepatnya diselesaikan.
Selain itu, perlu diperhatikan hutang piutang segera dibayar.
"Menyangkut anjungan TMII diharapkan dapat memperhatikan kualitas menarik pengunjung, asrama membuat ornamen daerah," kata dia.
Secara rinci, DPRD pun memberikan 23 catatan untuk ditindaklanjuti Gubernur
Berikut daftarnya
1. Konsistensi pelaksanaam APBD sesuai skala priroitas
2. Pempeov lebih melaksanakan peogram tidak hanya da output tapi juga outcome
3. Alokasi anggaran infratrukrtur menerapkan asas pemerataan dan tepat waktu
4. Mengimbau perhatikan kegiatan sosial , sektor ril, dan infrastrukgur
5. Menflgharapkan pembebasan lahan tol dan RRIII dapat diseelsaikan tepat waktu
6. Mengharapkan Pemprov tetap menjaga kualitas pembangunan dan pengelolaan keuangan
7. Hasil reses DPRD dapat ditindklanjuti pada APBD P 2019 dan APBD Induk 2020
8. Diharapkan dapat menindaklanjuto catatan BPK RI
9. Memperhatikan sistem biaya masukan dalam melakukan perencanaan
10. Sistem zonasi perlu dilaksanakan, diharpkan nomenklatur nama sekolah tidak pakai angka untuk menghilangkan sekolah favorit. Di samping memperhagikan fisik sekolah dan pengembangan SDM agar lebig kompetitif.
11. Penganggaran keuangan diharapkan lebig efektif efisien dan akuntabel
12. Diharapkan program berfokus pembangunan pertanian khsusunya kelapa
13. Semua SKPD diminta tanda tangan pakta integritas realiasi anggaran
14. Lebih trasnparan berhubungan dengan pengawasan apbd
15. Jembatan menghubungkan Boulevaed II menuju bandara secepatnya diselesaikan
16. Standrmarisasi pelayanan kesehatan
17. Dapat melakukan pengadan tanah bantuan stimulan program rumah swadya
18. Anggaran peningkatan kapasitas aparatur dialihkan ke bansos
19. Mengimbau Pemprov di APBD berikutnya dapat dilaksanakan semestinya
20. Serapan anggaran harus lebih efektif
21. Dilakikan peningkatan objek wisata di Sulut
22. Persetujuan Ranperda ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja
23. Kordinasi dengan baik dinas uptd kabupaten/kota meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/dprd-terima-pertanggungjawaban-gubernur-soal-apbd.jpg)