PKB Usulkan 10 Kursi, PDI Perjuangan: Sangat Tidak Etis jika Meminta Jatah Menteri ke Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pihak salah satu Parpol koalisi Indonesia Kerja tidak memikirkan adanya permintaan untuk jatah Menteri jilid II Jokowi-Ma'ruf.

Politikus PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi mengaku partainya tak ambil pusing soal jatah menteri pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zuhairi Misrawi menilai memperbincangkan apalagi meminta jatah kursi ke Jokowi bukan sesuatu yang etis.

Sebab bagaimana pun, Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan.

Tak diminta pun ia yakin sang presiden pasti akan memberinya.

Ia juga percaya Jokowi akan mengisi kabinetnya dengan sosok-sosok terbaik yang dimiliki negeri ini.

"Sangat tidak etis, ya. Pak Jokowi kader PDIP, jadi kami sangat tidak etik untuk meramaikan. Kami sepenuhnya percaya Pak Jokowi akan memilih menteri-menteri terbaik," kata Zuhairi Misrawi dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2019).

Partai politik, kata dia, bertugas mencetak kader-kader calon menteri dan pemimpin negeri ini nantinya.

Maka, apapun yang diusulkan parpol, dipastikan adalah kader terbaik mereka.

Zuhairi Misrawi menyebut pemilihan sosok menteri berada ditangan Jokowi sebagai presiden terpilih dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Jadi bagi kami karena kader PDIP, maka kami itu hak presiden dan itu ketua umum yang menentukan kader terbaik untuk jadi menteri," tutur Zuhairi Misrawi.

BERITA POPULER

Baca: Terdapat Potensi Gempa Kekuatan 9 Magnetudo, BMKG Minta Masyarakat Tak Panik

Baca: Tak Lagi Jual Gorengan, Nenek Iro Malah Ikut Syuting Bareng Baim Wong, Honornya Fantastis

Baca: Kena Sindir Farhat Abbas, Hotman Paris: Harga Dasiku Lebih Mahal dari Sewa Apartemenmu!

PKB tawarkan nama-nama calon menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.

Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.

"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.

Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.

Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.

Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.

"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.

Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.

Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sepakat-sepakat saja bila tiga partai oposisi yakni PAN, Demokrat dan Gerindra berkeinginan merapat ke kubu koalisi pemerintahan.

Hanya saja, ia mengingatkan kepada tiga partai tersebut agar jangan berpikir tujuan rekonsiliasi cuma demi kepentingan kekuasaan semata.

Misalnya minta pos kursi menteri.

"Sepakat, tapi tidak harus juga mendapatkan kursi menteri. Rekonsiliasi tidak harus urusan kursi," kata Wasekjen DPP PKB Daniel Johan dalam diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Soal adanya permintaan Partai Gerindra yang minta jatah kursi di bidang ekonomi, Daniel menyebut urusan itu berada di tangan presiden dan komunikasi antar ketua umum parpol koalisi Jokowi-Maruf.

"Selama presiden setuju kami akan tetap dukung. Bagaimana pun keputusan yang ada harus kita dukung," ungkapnya.

Terlepas dari itu semua, PKB menyarankan kepada parpol oposisi menjalin komunikasi intensif dengan kubu parpol pemerintahan.

Lewat komunikasi tersebut, diharapkan muncul pemahaman antar kedua kubu sehingga memudahkan urusan soal struktur komposisi kabinet yang dibutuhkan pemerintahan Jokowi-Maruf tahun 2019-2024.

"Paling utama komunikasi dulu deh, komunikasi yang intensif. Dari komunikasi itu akan ada pemahaman dan kebersamaan. Itu akan memudahkan urusan politik yang ada dan diterima oleh berbagai pihak," pungkasnya.

Soal peluang kursi menteri diisi AHY

Berita terkini kabar susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin tengah hangat dibicarakan.

Hingga awal Juli 2019 setelah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, sejumlah tokoh nasional dikaitkan dengan susunan kabinet yang akan mendampingi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia dalam periode 2019-2024.

Nama-nama yang dikaitkan dalam susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mulai dari kader Partai Demokrat, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Pakde Karwo, hingga AHY.

Follow Instagram Tribun Manado

Baca: Sambut Kabinet Kerja Menteri 2019/2024: Ini Susah Senangnya Jadi Menteri, Gaji Belasan Juta, Tapi?

Baca: 7 Anak Muda yang Dikaitkan jadi Menteri di Kabinet Jokowi - Maruf Amin, dari AHY hingga Bos Go-Jek

Baca: Najwa Shihab: Apakah Gerindra tak Malu Dapat Jatah Menteri Jokowi? Ini Jawaban Tegas Kader Partai

Apa mau Jokowi?

Diberitakan Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik."

"Jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).

Sikap Jokowi berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.

Saat itu, Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.

Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.

"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya."

"Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.

Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Namun, Jokowi juga tak menutup pembicaraan dengan parpol oposisi yang hendak bergabung.

"Sudah sering saya sampaikan, kami terbuka untuk siapa pun yang ingin bersama-sama, yang ingin bekerja sama memajukan negara ini, membangun negara ini, secara terbuka," kata politisi PDI-P ini.

BERITA SELEB

Baca: 8 Artis Ini Tak Suka Pamer Harta, Nomor 3 Uang Jajan dalam Sebulan Capai Rp 600 Juta

Baca: Roger dan Cut Meyriska Unggah Foto Mesra, Sebut Soal Menghitung Hari hingga Banjir Doa

Baca: Kriss Hatta Terbukti Nikahi Hilda Vitria, Angela Tee Beberkan Sebab Pernikahan Kriss Dipercepat

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: PDI Perjuangan : Tak Etis Minta Jatah Menteri ke Jokowi