PKB Usulkan 10 Kursi, PDI Perjuangan: Sangat Tidak Etis jika Meminta Jatah Menteri ke Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pihak salah satu Parpol koalisi Indonesia Kerja tidak memikirkan adanya permintaan untuk jatah Menteri jilid II Jokowi-Ma'ruf.

Politikus PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi mengaku partainya tak ambil pusing soal jatah menteri pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zuhairi Misrawi menilai memperbincangkan apalagi meminta jatah kursi ke Jokowi bukan sesuatu yang etis.

Sebab bagaimana pun, Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan.

Tak diminta pun ia yakin sang presiden pasti akan memberinya.

Ia juga percaya Jokowi akan mengisi kabinetnya dengan sosok-sosok terbaik yang dimiliki negeri ini.

"Sangat tidak etis, ya. Pak Jokowi kader PDIP, jadi kami sangat tidak etik untuk meramaikan. Kami sepenuhnya percaya Pak Jokowi akan memilih menteri-menteri terbaik," kata Zuhairi Misrawi dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2019).

Partai politik, kata dia, bertugas mencetak kader-kader calon menteri dan pemimpin negeri ini nantinya.

Maka, apapun yang diusulkan parpol, dipastikan adalah kader terbaik mereka.

Zuhairi Misrawi menyebut pemilihan sosok menteri berada ditangan Jokowi sebagai presiden terpilih dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Jadi bagi kami karena kader PDIP, maka kami itu hak presiden dan itu ketua umum yang menentukan kader terbaik untuk jadi menteri," tutur Zuhairi Misrawi.

BERITA POPULER

Baca: Terdapat Potensi Gempa Kekuatan 9 Magnetudo, BMKG Minta Masyarakat Tak Panik

Baca: Tak Lagi Jual Gorengan, Nenek Iro Malah Ikut Syuting Bareng Baim Wong, Honornya Fantastis

Baca: Kena Sindir Farhat Abbas, Hotman Paris: Harga Dasiku Lebih Mahal dari Sewa Apartemenmu!

PKB tawarkan nama-nama calon menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.