Kabinet Jilid II
Incar Jatah 10 Menteri, Ini Bidikan PKB di Kabinet Kerja Jokowi Jilid II
Kementerian yang diincar di antaranya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Selanjutnya...
TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengincar jatah 10 menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.
Kementerian yang diincar di antaranya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).
Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.
Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.
"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger. Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan."
Demikian Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
BERITA POPULER:
Baca: Terdapat Potensi Gempa Kekuatan 9 Magnetudo, BMKG Minta Masyarakat Tak Panik
Baca: Tak Lagi Jual Gorengan, Nenek Iro Malah Ikut Syuting Bareng Baim Wong, Honornya Fantastis
Baca: Penipuan Bermodus Video Call, 2 Wanita Manado Peras Korban di Manokwari Hingga Rp 50 Juta
Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.
Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.
Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.
"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.
Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB.
Di antaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.
Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB.
PDI-P Tak Persoalkan Permintaan Jatah Menteri
Sebelumnya, PDI Perjuangan tidak mempersoalkan sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Kerja terang-terangan meminta jatah kursi menteri pada pemerintahan mendatang.