Perlindungan Konsumen bukan lagi Pilihan, Ikuti Lomba Vlog BPKN 2019, Hadiah Menarik

Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi tuntutan global untuk bergerak cepat termasuk dan terkait dengan berbagai kerjasama perjanjian internasional, dari sisi PK, muara dari fenomena diatas adalah hilangnya kedaulatan konsumen dalam memperoleh hak-haknya.

EKONOMI DIGITAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam upaya pemerintah merumuskan rancangan UUPK, rancangan undang-undang data pribadi
dan rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 82 tahun
2012, BPKN telah merekomendasikan kepada Bapak Presiden RI pada bulan Januari 2019
beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Data dan informasi transaksi yang menyangkut kepentingan indonesia merupakan aset
negara dan lalu lintasnya dikendalikan oleh otoritas Republik Indonesia.

2. Seluruh bidang usaha yang menggunakan sistem elektronik harus terkoneksi dengan
backbone telekomunikasi yang dikuasai negara.

3. Data dan informasi yang dapat diproses, diolah dan disimpan di luar jurisdiksi hukum Republik
Indonesia dapat diselenggarakan hanya setelah mempertimbangkan kepentingan nasional.

Ardiansyah menambahkan, banyak negara memahami bahwa penguasaan lalu lintas data dan
informasi, akan mempengaruhi kedaulatan dan ketahanan sosial, politik, hukum, ekonomi dan
ekologi negara yang bersangkutan.

"Ekonomi digital, tuturnya, mempengaruhi PK dari aspek kepastian hukum dan keberadaan jalur pemulihan hak konsumen," tuturnya.

LANGKAH PROAKTIF EDUKASI PK OLEH SEMUA PIHAK. PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN
MASYARAKAT.

Tahun 2018, BPKN melakukan survey strategi komunikasi terhadap pemahaman PK di berbagai
kota di Indonesia.

Survey dilakukan di antaranya kepada pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Survey dilakukan kepada responden dengan kategori:

==Usia 17 sd 25 th (31%)

== Usia 26 sd 35 th (32%)

== Usia 36 sd 45 th (16%)

==Usia 46 sd 55 th (13%)