Alasan Sandiaga Lebih Suka Jadi Oposisi: Simak Tanggapan Gerindra soal Menteri
Sandiaga Uno akhirnya menyampaikan ucapan selamat kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang telah ditetapkan sebagai presiden
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sandiaga Uno akhirnya menyampaikan ucapan selamat kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedang Prabowo Subianto, mantan calon presiden, sampai saat ini belum memberi ucapan selamat.
"Untuk itu saya mengucapkan selamat bekerja, selamat menjalankan amanat rakyat, selamat berjuang untuk terus mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," kata Sandiaga dalam akun Instagramnya, Senin (1/7/2019).
Baca: Kemendikbud Sebut OSN Ajang Calon Ilmuan Kelas Dunia: Simak Pesan Gubernur Olly kepada Peserta
Sandiaga mengatakan dalam setiap pemilihan pasti ada yang menang dan kalah. Pihak yang kalah tentu merasa kecewa, namun ia mengajak pendukunya untuk memaknai kekecewaan itu dengan tetap cinta kepada Indonesia.
"Karena kita sungguh-sungguh ingin berperan dalam membangun bangsa dan negara kita. Maka wajar saja kalau kita kecewa. Oleh sebab itu marilah kita jaga energi positif itu," katanya.
Ia mengatakan selesainya pemilihan presiden bukan berarti perjuangan selesai. Perjuangan tetap bisa dilakukan meski berada di luar struktur pemerintahan.
Menurutnya, sesuai kelaziman pihak yang kalah akan menjadi penyeimbang atau oposisi untuk memberikan masukan konstruktif dan mengontrol pemerintah. "Demokrasi yang sehat ibarat tepukan tangan, diperlukan dua tangan untuk bertepuk. Bila demokrasi ingin sehat, harus ada perimbangan antara yang menjalankan pemerintahan dan mengontrol jalannya pemerintahan,"katanya.
Sandiaga menambahkan kontestasi pemilu bukanlah ajang permusuhan atau peperangan. Sama halnya ketika memilih untuk menjadi penyeimbang, bukan berarti tidak ingin bersama-sama pemerintah.
Baca: Perkenalkan Sulut United ke Publik: Begini Target Gubernur Olly
"Tapi justru karena kita ingin bersama-sama menjaga keutuhan negara. Bila ada mekanisme saling cek, saling kontrol, dan saling mengingatkan, maka insyaallah jalannya pemerintahan akan baik dan makmur," katanya.
Selain eksekutif, dalam kehidupan bernegara ada lembaga legislatif dan yudikatif. Bila tidak bisa mengambil peran eksekutif, masih ada legislatif dalam upaya menjaga dan membangun kehidupan bernegara.
"Setelah keputusan ini seluruh komponen bangsa harus kembali bersatu, bekerja sama bahu membahu menjaga. Perbedaan politik jangan jadi permusuhan. Kekecewaan politik oleh sebab apapun tidak harus membuat kita berhenti berjuang bagi kepentingan bangsa," katanya.
Pilihan menjadi oposisi disampaikan anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i. Ia tidak menampik sempat ada perbedaan pendapat di internal partainya mengenai apakah akan menerima tawaran masuk pemerintahan atau tetap menjadi oposisi.
Namun perdebatan tersebut kini sudah berkurang. "Mungkin karena sudah terbiasa jadi oposisi sehingga perbedaan pendapatnya semakin berkurang," kata pria yang karib disapa Romo Syafi'i tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Baca: Pertemuan Jokowi-Prabowo Tidak Bicarakan Bagi-bagi Jabatan, Ada Parpol Sudah Ajukan Proposal
Menurutnya kecenderungan kader Gerindra menginginkan partai tetap mengambil peran sebagai oposisi. Menurut Romo, Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra arahnya menginginkan partai berada di luar pemerintahan.
Muhammad Syafi'i membantah partainya ditawari sejumlah jabatan di kementerian pertanian. "Saya kira rumor seperti itu banyak," katanya.
Menurutnya, bila memang ada tawaran tersebut, pasti tidak akan diterima oleh Partai Gerindra.
Keputusan mengenai apakah Gerindra akan berada di oposisi atau koalisi pemerintahakan, ditentukan oleh mekanisme partai.
"Kalau sudah menerima jatah menteri berarti kan sudah tidak oposisi lagi. Jadi kalau prinsipnya oposisi berarti menolak posisi menteri," katanya.
Mardani: Bukan Benci Pemerintah
Gayung bersambut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengajak semua partai pendukung Prabowo-Sandi untuk menjadi oposisi. Menurutnya, demokrasi tak akan jalan baik tanpa ada oposisi terhadap pemerintah.
"Rekan-rekan PAN, Demokrat, Berkarya yang selama 10 bulan sudah membangun chemistry, kita lanjutkan. Ini juga baik. Kami merasa sebagian pemilih PKS itu kongruen dengan pilih
Prabowo," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).
Menurut Mardani, oposisi bukan berarti membenci pemerintah. Dikatakan, oposisi akan menjadi pendorong pemerintah jika bekerja lambat.
"Oposisi menjadi antitesa pemerintahan Pak Jokowi, bukan benci tapi menjadi antitesa. Artinya, kalau Pak Jokowi punya kebijakan katakan liberal, kita harus kembalikan ke tengah. Kalau Pak Jokowi punya kebijakan yang lambat kita mau mempercepat. Nah yang untung adalah rakyat dan publik," jelasnya.
Namun, Mardani tak bisa mencegah partai lain apabila ingin bergabung bersama koalisi pemerintah. Ia berharap partai pendukung Prabowo-Sandi bertransformasi menjadi oposisi meski telah bubar.
"Namun masing-masing partai punya kebebasan, tetapi kami bicara di ruang publik. Ayo semua rekan-rekan koalisi 02 kita sudah bubar, kita bertransformasi jadi satu, kita sama-sama bangun negeri ini walaupun jadi oposisi. Itu pekerjaan mulia," katanya.
Mardani Ali Sera menilai penting keberadaan oposisi untuk melakukan pengawasan dan penyeimbang yang kritis dan konstruktif. "Sistem presidensial tidak menganut oposisi, konstitusi juga tidak menyebutnya secara tekstual. Namun, demokrasi tidak sehat jika tanpa oposisi," katanya.
Menurut Mardani, adanya checks and balances akan menjadikan pemerintah berjalan sehat dan efektif. "Justru kalau kita di luar, baik untuk pemerintah," tegasnya. (tribunnetwork/fik)