Terungkap 3 Alasan Soeharto tak Mau Bertemu Habibie hingga Masa Jabatan Presiden ke-3 Berakhir

Habibie juga mengatakan jika nantinya, sejarah yang akan mengungkap teka-teki yang misterius ini.

Pada 2010, adik Soeharto yang bernama Probosutedjo menerbitkan memoarnya yang bertajuk Saya dan Mas Harto, karya Alberthiene Endah.

Di dalam memoar itu terungkap alasan mengapa Soeharto tidak mau bertemu dengan Habibie.

Menurut Probosutedjo, pada 19 Mei 1998 malam, Habibie sudah bertemu dengan Soeharto untuk membicarakan tentang perkembangan situasi yang saat itu sedang terjadi.

Awalnya, Habibie menyatakan jika dirinya tidak sanggup menjadi presiden jika Soeharto mundur.

Namun, setelah 14 menteri mengundurkan diri pada malam 20 Mei, Habibie menyatakan jika dirinya sanggup menjadi pengganti Soeharto.

 
Ya, kisah kejatuhan rezim Orde Baru pada 20 tahun lalu memang tidak bisa dilepaskan dari adanya aksi penolakan 14 menteri terhadap rencana Presiden Soeharto yang terjadi pada 20 Mei 1998.

Saat itu, 14 menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri, Ginandjar Kartasasmita menolak masuk ke dalam Komite Reformasi atau Kabinet Reformasi hasil reshuffle, dikutip Grid.ID dari Kompas (20/05/2018).

Probosutedjo mengatakan jika pada saat itu Soeharto sangat terkejut dengan pernyataan Habibie.

"Ini membuat kakak saya menjadi sangat kecewa. Hari itu juga dia memutuskan untuk tidak menegur atau berbicara dengan Habibie. Kabarnya, malam itu Habibie menghubungi Mas Harto lewat telepon, tapi Mas Harto enggan bicara", kata Probosutedjo.

Kekecewaan kedua Soeharto pada Habibie menyangkut keputusan Habibie yang telah memberikan referendum kepada Timor Timur yang akhirnya lepas dari Indonesia.

Probosutedjo mengaku melihat kemarahan dari sorot mata Soeharto atas keputusan Habibie ini.

Tak hanya itu, masih ada kekecewaan ketiga yang dirasakan Soeharto terhadap Habibie.

Kekecewaan ketiga Soeharto pada Habibie disinyalir karena Habibie menyetujui pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Soeharto selama berkuasa.

Pemerintah kemudian mengusut mantan Presiden RI ke dua, Soeharto yang ditetapkan dalam TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).