PAN Beri Signal Segera Tinggalkan Koalisi Prabowo-Sandi, Bara: Secara De Facto Sudah Selesai

Berikut wawancara wartawan Tribun Network Rizal Bomantama dengan Bara Hasibuan.

Pak Drajad Wibowo mengatakan sejumlah elite PAN sudah melakukan pembahasan informal untuk memberikan sanksi kepada anda karena berseberangan dengan sikap partai di pilpres 2019 serta dianggap mempermalukan partai. Bagaimana tanggapan anda?

Yang mendukung Pak Jokowi di PAN bukan hanya saya. Kenapa hanya saya yang dijadikan target? Baik DPP atau DPD ada yang mendukung Jokowi.

Seperti dari Kepulauan Riau, Maluku, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan sudah terlebih dahulu mendukung Pak Jokowi.

Bahkan mantan Ketua Umum PAN Pak Soetrisno Bachir memang secara terbuka mendukung Jokowi. Begitu juga dengan Walikota Bogor Pak Bima Arya yang bahkan beberapa hari sebelum hari tenang mengadakan acara untuk dukung Jokowi.

Jadi, kalau sanksi diberikan kepada saya harus dilihat dulu apakah karena hanya faktor itu atau ada faktor lain. Kalau karena itu saja faktornya, kenapa hanya saya? Tokoh lain yang juga mendukung Jokowi harusnya diberi sanksi atau pemecatan yang sama.

Bagaimana dengan grasroot PAN?

Pernah ada survei yang menyatakan bahwa sekitar 30 persen pemilih PAN menyatakan dukungan. Jadi, tak hanya dari elite, tapi dari pemilih PAN juga mendukung Pak Jokowi.

Baca: Bersama Pemuda Gereja, Lurah Wanita Ini Kawal Salat Id dan Berikan Pelukan

Baca: Nasdem Sulut Silaturahmi Ramadan Bersama Ketua Umum Surya Paloh dan Jajaran DPP

Baca: Ini Kandidat Pengganti Maurizio Sarri di Chelsea

Apakah sudah dibicarakan secara internal?

Belum. Nanti akan ada rapat pasti disampaikan, tapi saya belum tahu kapan. Di sebuah partai kan banyak suara dan pasti itu akan disampaikan dan ditampung.

Sudah dibicarakan dengan partai koalisi lain khususnya Gerindra?

Saya tegaskan lagi bahwa komitmen PAN kepada Prabowo-Sandi secara de facto selesai tanggal 17 April 2019. Setelah itu partai berhak menentukan sendiri nasibnya.

Partai lain juga sama, seperti PKS. Kalau mau menentukan sendiri nasibnya setelah 17 April 2019, ya itu hak mereka. Hal itu adalah kebijakan internal kami dan tidak untuk dibicarakan dengan pihak lain.

TKN Jokowi-Maruf Amin mengatakan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta posisi ketua umum MPR atau DPR dalam pertemuan dengan Jokowi kemarin.

Saya sudah baca isu itu, tapi saya belum mendengar langsung, tapi saya yakin pertemuan keduanya bukan untuk bagi-bagi jatah. Pertemuan keduanya adalah simbol yang bagus untuk persatuan bangsa. Pertemuan keduanya mendinginkan suasana walaupun berbeda politik.