Ketua DPRD Terima LHP BPK RI, Pengelolaan Keuangan Sulut Dapat WTP

Ketua DPRD Terima LHP BPK RI, Pengelolaan Keuangan Sulut Dapat WTP

TRIBUNMANADO. CO. ID - Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

BPK menyerahkan hasil audit tersebut di sidang paripurna istimewa DPRD Sulut, Senin (27/5/2019).

LHP yang sama juga diterima Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

Hasilnya Pemerintah Provinsi Sulut mendapat opini terbaik dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Andrei Angouw mengatakan, prosea pemeriksaan ini hingga me ekurkan gasil lewat sebuah opini merupakan upaya dan komitmen mengedepankan akuntabilitas dan disiplin dalam penggunaan keuangan

"Ini merupakan wujud dari kerja sama antara BPK RI perwakilan Provinsi Sulut sebagai aparat pengawas yang bebas dan mandiri bersama DPRD, sebagai pengemban fungsi pengawasan juga diberi hak menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua DPRD di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulut.

Baca: Djoni Tewas Ditikam, Tersangka Menyerahkan Diri ke Aparat Desa

Baca: Para Pria yang Punya Ciri-ciri Seperti Ini Tidak Boleh Dinikahi Dalam Islam, Ada Dalilnya!

Baca: DAFTAR Calon Menteri Kabinet Jokowi: Ada Gubernur Olly, Sandiaga Uno Bersaing dengan Tuama Manado

Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK yang diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sudah sesuai kewenangannya serta disampaikan pula kepada Presiden, gubernur, bupati, walikota sesuai kewenangannya.

Sesuai kesepakatan bersama BPK RI perwakilan Provinsi Sulut dengan DPRD Provinsi Sulut tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di sidang paripurna istimewa DPRD.

Capaian tahun ini jadi yang kelima berturut. Pemprov Sulut mencetak quintrick.

LHP BPK RI diserahka langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis.

Menurut Harry capaian opini WTP untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut, dan ketiga kalinya di masa kepemimpinan Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw (ODSK).

Hal ini membuktikan pengelolaan keuangan oleh Pemprov Sulut dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Capaian WTP ini, tujuan akhirnya adalah untuk meningkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 6,01%, jumlah penduduk miskin turun 7,5 persen dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 72,2. Kesemuanya lebih baik dari rata-rata nasional," kata Harry.

Sementara itu, Gubernur Olly pada kesempatan yang sama menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut.