LSM Desak Usut Kerusuhan 22 Mei: Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memantau aksi 21-22 Mei yang berujung rusuh di beberapa titik di Jakarta. Mereka berharap dibentuk tim pencari fakta untuk mengungkap secara tuntas pemicu kerusuhan, mencari tahu pelaku penembakan hingga menewaskan warga terduga pelaku kerusuhan, serta mencari oknum Brimob pelaku kekerasan terhadap warga.

Amnesty International Indonesia menuturkan, para terduga perusuh yang ditangkap juga diduga mendapatkan kekerasan oleh aparat. "Kawan-kawan di sini memantau, mereka yang ditangkap itu diperlakukan oleh kekerasan juga," tutur peneliti Amnesty, Papang Hidayat, pada konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (26/5).

Catatan lain Amnesty adalah simpang siurnya informasi mengenai data korban karena sulit untuk mengakses hal tersebut. "Untuk korban tewas dan yang penggunaan peluru tajam, itu memang temuan langsung, itu sulit. Akses ke rumah sakit terbatas," tutur Papang.

Baca: Temuan YLBHI soal Kerusuhan 22 Mei: Gubernur Anies Update Korban

Para aktivis LSM juga memperhatikan penyebab dari terjadinya peristiwa tersebut. Koordinator Kontras Yati Andriani menuturkan salah satu pemicunya adalah komentar dari kedua kubu pasangan calon presiden, 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan paslon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno.

Selain itu, banyak pula narasi di media sosial yang menunjukkan ajakan untuk menyebarkan kebencian. "Kami mencatat bahwa sebetulnya peristiwa ini dipicu cukup kontributif dari perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan yang provokatif dari dua kubu baik dari kubu 01 maupun 02," ungkap Yati masih pada konferensi pers yang sama.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati menuturkan temuannya seperti kekerasan terhadap jurnalis hingga sulitnya akses kepada orang yang ditangkap.

"Mulai dari tindak kekerasan, banyaknya korban, kemudian adanya juga kekerasan terhadap jurnalis, bahkan tim medis, dan ada hambatan untuk mengunjungi orang yang ditahan termasuk keluarga dan advokat," ungkap Asfinawati di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (26/5).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan saksi, informasi dari media, pernyataan pemerintah, penelusuran dokumen, dan analisis hukum. 

Menurut catatan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) terdapat 20 wartawan yang bertugas dalam peristiwa tersebut dan menerima kekerasan langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui media sosial.

Hal-hal di atas merupakan temuan awal. Asfinawati menuturkan bahwa masih ada kemungkinan mereka menemukan temuan secara lebih mendalam.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta Kepolisian dan Komnas HAM segera menginvestigasi secara independen menyeluruh segala bentuk potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi setelah aksi 22 Mei 2019 di Jakarta.

Usman mengatakan, telah terjadi rentetan kekerasan usai aksi unjuk rasa 22 Mei 2019. Ia juga mengatakan, beberapa korban berjatuhan yang disebabkan tembakan.

"Beberapa di antaranya disebabkan oleh luka tembak dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat dalam menangkap salah seorang warga di Kampung Bali, Jakarta Pusat," kata Usman dalam keterangan tertulis.

Baca: MK Tak Berhak Diskualifikasi Jokowi: Begini Pendapat Pengamat Hukum Unsrat

Usman mengatakan, para pelaku kekerasan baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak luar yang memicu kerusuhan, harus diinvestigasi kemudian dibawa ke ranah hukum. Ia menyebutkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menyebutkan bahwa terdapat tiga anak tewas saat kerusuhan 22 Mei.

"Harus ada investigasi mendalam dan menyeluruh untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dan segera mengadili para pelaku," ujarnya.