Hendak Ikut Aksi 22 Mei di Jakarta, 3 Anak di Bawah Umur Ini Terjaring Operasi Pekat

Alasan Bawaslu menolak karena BPN hanya membawa print out berita online.

Bukti print out berita online itu disebut belum memenuhi syarat dalam ketentuan perundangan-undangan.

Mestinya, bisa didukung juga dengan bukti lain, seperti dokumen, surat, dan video bukti adanya kecurangan.

"Print out berita online tidak bisa berdiri sendiri, melainkan didukung dengan alat bukti berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor yang terjadi paling sedikit di 50 persen dari jumlah daerah provinsi di Indonesia," kata Ratna Dewi Pettalolo dalam siaran Kompas TV.

Penolakan tersebut membuat BPN 02 buka suara.

Pihaknya mengaku tengah mencari formulasi yang tepat terkait laporan dugaan kecurangan Pilpres 2019.

"Kami sedang mencari formulasi yang cocok dan tepat karena memang tak mudah mengkaitkan antara peristiwa, bukti dan realita di lapangan, tapi kami berusaha keras untuk beberapa laporan," ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, BPN akan menggabungkan laporan yang ditolak Bawaslu dengan bukti-bukti lain yang ditemukan.

"Laporan yang tadi belum dapat diterima akan digabungkan dengan laporan-laporan berikut yang akan kami sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, dugaan kecurangan yang ditemukan kubu 02 dibongkar Sandiaga Uno.

Ia menyebut, satu di antara orang penting pendukung Jokowi - Maruf Amin, ada yang tertangkap basah terkait politik uang.

Pendukung paslon 01 itu tertangkap akibat ratusan amplop berisi uang yang dibawanya.

"Kita juga mencium politik uang yang sangat tajam, salah satu orang penting 01 tertangkap," kata Sandiaga Uno dalam video siaran langsung di akun Facebook Prabowo Subianto, Selasa (14/05/2019).

Praktik politik uang ini disebut Sandiaga Uno tak hanya terjadi di satu tempat, di tempat lain pun banyak ditemukan.

"Praktik kotor ini terjadi bukan hanya di satu tempat tapi di banyak tempat," katanya.

Ia pun mencontohkan, temuan politik uang itu banyak dialami masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakat cerita bagaimana gelombang politik uang," kata Sandiaga Uno.

Tak hanya itu, ia pun menyebut banyak di antara aparat desa dan kepala pemerintahan yang dipaksa untuk memilih paslon tertentu saat perhelatan Pilpres 2019.

Selain itu, ada pula temuan lain berkaitan hak memilih yang tak terpenuhi.

Sandiaga Uno menyebut, masih banyak masyarakat yang tak diundang untuk menggunakan hak pilihnya.

Tak hanya itu, sikap koalisi Prabowo pun kini kerap mengundang pertanyaan juga kehebohan di antara para pendukungnya di media sosial.

Dua di antaranya adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, alias AHY.

Keduanya secara terbuka bertatap muka memenuhi undangan Jokowi dan elite politik lain pendukung 01.

Pertemuan mereka pun menimbulkan berbagai spekulasi dan tuduhan tertentu yang dikaitkan dengan Pilpres 2019.

(Tribun Jabar/Hakim Baihaqi)

BERITA POPULER:

Baca: Irjen Pol Gatot Eddy Pramono Datang ke Lokasi Ricuh

Baca: Siswi SMA Disetubuhi Sopir Angkot Berulang Kali, Ini Kronologinya

Baca: LIVE STREAMING Situasi Terkini Aksi Anarkis Demo di Jakarta

TONTON JUGA:

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Ketahuan Akan Ikuti Aksi Demo di Jakarta, 3 Anak di Bawah Umur Ini Mengaku Sudah Diijinkan Orangtua