Hampir Bersamaan Konferensi Pers: Ini Pesan Jokowi dan Prabowo

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, meminta para pendukungnya tidak melakukan aksi anarkistis dalam menyampaikan aspirasi penolakan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019.

Permintaan itu disampaikan Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5) sore.

"Saya tegaskan kepada semua yang masih mau mendengar saya, para pendukung saya, sekali saya tegaskan hindari kekerasan fisik berlakulah sopan santun. Hormatilah pejabat pejabat penegak hukum dan jangan sekali-kali menggunakan kekerasan. Memang berat, saya memahami," ujar Prabowo.

Ia juga mengimbau semua pihak menahan diri agar tidak terjadi kekerasan fisik terkait aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 yang berlangsung di depan kantor Bawaslu RI, Jakarta.

Baca: Skenario Martir Sniper Aksi 22 Mei: Begini Pejelasan Kapolri

"Saya mengimbau seluruh pihak, masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri, agar tidak melakukan kekerasan fisik," ujarnya.

Prabowo mengatakan, apapun yang terjadi, para pendukungnya harus menahan diri demi bangsa dan negara. Pesan sama disampaikan Prabowo untuk semua pihak agar menahan diri. Hindari kekerasan fisik maupun verbal.

"Termasuk kepada seluruh pejabat publik, pejabat kepolisian politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, netizen dan seluruh anak bangsa untuk menghindari kekerasan verbal pun yang dapat memprovokasi apalagi di bulan Ramadhan yang baik dan suci ini," ujarnya.

Pernyataan Prabowo Subianto disampaikan menyusul aksi unjuk rasa ribuan pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di depan kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, sejak Selasa siang hingga Rabu malam kemarin. Aksi unjuk rasa yang semula damai berakhir pada kericuhan dan tindakan anarkis massa di sekitar kantor Bawaslu, Pasar Tanah Abang, dan Asrama Brimob di Jalan KS Tubun, Jati Baru, dan Slipi Jaya.

Dalam jumpa pers tersebut, Prabowo didampingi calon wakil presiden Sandiaga Uno dan elite parpol koalisi. Di antaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Ferry Juliantono, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno, Marsekal Purnawirawan Imam Sufaat, dan lainnya.

Tak Ada Ruang untuk Perusuh

Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan tegas atas unjuk rasa penolakan hasil Pemilu 2019 di kantor Bawaslu RI Jakarta yang diwarnai ricuh dan tindakan anarkis sekelompok orang di tempat lain.

Jokowi mengatakan, dirinya membuka ruang kepada siapapun yang ingin berkerja sama membangun negara. Sebaliknya, Presiden menegaskan, pemerintahannya tak akan memberi ruang kepada siapapun yang akan menganggu keamanan nasional.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5).

"Saya tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan menganggu keamanan, menganggu proses demokrasi, menganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini," kata Jokowi.

"Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita. Tidak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," tambah Presiden.

Jokowi meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan negara saat ini. Ia memastikan situasi masih terkendali. Ia mengajak masyarakat untuk merajut kembali persatuan, persaudaraan dan kerukunan yang telah ada selama ini. "Karena Indonesia adalah rumah kita bersama," ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan pemilu adalah bagian perjalanan negara Indonesia yang masih panjang. Dan dirinya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan.

Baca: Unjuk Rasa di Bawaslu Diikuti Cucu Pendiri Nahdlatul Ulama, Begini Kondisinya saat Ini

Jokowi menegaskan, konstitusi telah menyediakan ruang untuk pihak yang merasa dirugikan atas pemilu, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menghargai keputusan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berencana membawa sengketa hasil Pilpres ke MK. "Saya juga meyakini bahwa hakim-hakim di MK akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang ada," ujarnya.

Dalam jumpa pers tersebut, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan sejumlah menteri lain. Jumpa pers tersebut menyikapi aksi unjuk rasa yang berakhir kerusuhan pada Selasa (21/5/2019) dini hari hingga, Rabu pagi, di beberapa lokasi di Jakarta.

Pemerintah menduga aksi kerusuhan tersebut sudah direncanakan. Hal itu terlihat dari kronologi kejadian.

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta polisi menindak peserta unjuk rasa sesuai dengan prosedur. Jika massa sudah diperingatkan dengan baik tapi tak beranjak pulang dan justru melawan, sesuai prosedur polisi berhak bertindak tegas.

"Polisi intruksikan agar sesuai dengan unsur itu untuk menyelesaikan soal ini sebaik-baiknya dengan damai dan tidak ada kekerasan. Tapi apabila ada unsur masyarakat yang memulai menggunakan kekerasan tentunya tak ada jalan lain selain secara bersama menyelesaikan itu," ujar Kalla.

Kalla mengatakan, saat ini situasi keamanan nasional relatif terkendali meskipun masih ada gejolak di beberapa daerah. Ia pun meminta masyarakat menempuh jalur hukum bila tak sepakat dengan rekapitulasi suara hasil Pilpres 2019.

"Ada gejolak-gejolak di beberapa kota. Kita upayakan harapkan kalau masyarakat kalau memang terjadi protes karena soal pemilu, silakan masyarakat nyatakan ke Bawaslu di daerah, aparat di daerah," kata Kalla.

Ingin Bertemu Prabowo

Sejumlah pihak mengusulkan agar Jokowi selaku capres petahana yang memenangkan pilpres segera bertemu dengan capres rivalnya, Prabowo Subianto, untuk mengurangi tensi politik pasca-pengumuman hasil Pemilu 2019.

Jokowi mengatakan dirinya sejak awal pemungutan suara 17 April 2019, berinisiatif untuk bertemu dengan Prabowo. Diketahui, Jokowi sempat mengirim utusan untuk menemui Prabowo guna pembicaraan pertemuan tersebut. Namun, hinggga kini pertemuan tersebut belum terlaksana. "Sudah saya sampaikan, saya sudah berinisiatif sejak awal setelah coblosan. Sudah mengutus, tapi memang keliatannya belum ketemu," tutur Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, kemarin.

Sebelumya, politikus Partai Demokrat Andi Arief meminta Jokowi dan Prabowo segera mempercepat pertemuan. Bukan tanpa alasan ini menyusul kericuhan dan aksi anarkis massa terkait unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 di Jakarta.

Baca: Aksi 22 Mei Tekan Kurs Rupiah: Begini Kata Menko Darmin

Menurut Andi, sudah saatnya kedua tokoh tersebut bertemu guna meredakan suasana dan menghindari kerugian yang besar, termasuk korban jiwa.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan seorang pemimpin harus memiliki sikap jiwa besar khususnya dalam situasi politik saat ini. Ia menyarankan Prabowo Subianto selaku capres mengucapkan selamat kepada Jokowi atas kemenangan di Pilpres 2019 sesuai dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Etisnya, selalu yang kalah menelepon yang menang. Saya dulu waktu kalah dengan Pak SBY, saya langsung telepon Pak SBY, selamat, dan saya menerima itu,” kata JK, 21 Mei 2019.

Pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional pada Pilpres 2019. Jumlah suara sah yang masuk sebanyak 154.257.601, dimana pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan perolehan suara sebesar 85.607.362 atau 55,50 persen. Sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mendapatkan suara 68.650.239 atau 44,50 persen.

Sementara itu, juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosade mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo bisa terlaksana guna meredam situasi politik yang ada. Pertemuan itu harus dari inisiasi oleh Presiden Jokowi dengan menelepon Prabowo. Dan pertemuan itu tanpa melalui perantara atau utusan. (tribun network/fel/kcm/coz/fik)