Dinasti Politik dari Dua Sisi

News Analisis oleh:
Alfons Kimbal
Pengamat Politik Sulut

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Politik dinasti ditinjau dari dua sisi.

Pertama, berkembangnya Dinasti Politik bisa dikatakan sebagai sebuah kemunduran nilai demokrasi.

Tapi di sisi yang lain, hak sebagai warga negara dijamin UU untuk dipilih dan memilih dalam proses demokrasi, termasuk mencalonkan atau dicalonkan di Pemilu.

Politik dinasti ini bukan hal baru, sudah sejak dulu menjamur.

Masih lekat ingatan dinasti politik di Banten.

Meski banyak sorotan tapi terus berkembang.

Di Sulut pun demikian, pada Pemilu 2019 daftarnya cukup panjang, hampir semua kepala daerah menjalankan ini.

Kemunculan figur dalam dinasti politik ini bisa disebut instan, bahkan mengabaikan pengkaderan lewat parpol.

Padahal fungsi parpol menyiapkan kader terbaik untuk menempati jabatan publik, tapi diabaikan pengkaderan ini secara instan.

Seleksinya berdasarkan kekerabatan, popularitas, dan kemampuan finansial.

Prosesnya memang kebanyakan tak lahir dari partai, tapi tentu semua diserahkan kembali kepada masyarakat untuk memilih.

Jika masyarakat menghendaki, meski lebih karena pengaruh figur sentral atau figur utama dinasti politik, ketimbang figur yang dimajukan

Itulah hak politik.

Hak nyaleg, kemudian hak rakyat memilih.